Honorer K2, 21 Tahun Mengabdi, Digaji Rendah, Kini Diberhentikan

0
Ramli. (Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Kurang lebih 21 tahun bekerja di kantor DPRD Kota Bima sebagai pegawai kebersihan, seharusnya pengabdian Ramli diapresiasi. Tapi justru pegawai berstatus honorer kategori dua (K2) itu, kini diberhentikan tanpa sebab.

Tak hanya dia, dua orang rekannya, Rahmat Sandi dan Siti Salmi, yang juga berstatus honorer K2 dan sudah lama mengabdi puluhan tahun di kantor Dewan juga mengalami nasib serupa yakni diberhentikan tanpa ada pemberitahuan.

IKLAN

Ramli sendiri mengaku kaget atas pemberhentian tersebut, karena sebelum itu, dirinya tidak pernah menerima surat panggilan atau peringatan dari pimpinannya yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Bima. “Saya hanya dipanggil untuk BAP saja. Usai di-BAP dan tandatangan, tiba-tiba langsung keluar SK pemberhentian,” ucapnya kepada Suara NTB.

Disamping alasan malas masuk kantor, Ramli mengaku dirinya diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta efisiensi anggaran. Hal tersebut tertuang dalam BAP yang ditandatangani Sekwan, M. Tajuddin SH. “Saya akui memang jarang masuk kantor. Tapi ada juga pegawai honorer baru yang jarang masuk kantor,” katanya.

Lagipula, alasan ia jarang masuk kantor karena harus mencari penghasilan tambahan atau bekerja sambilan. Pasalnya gaji sebagai staf yang bertugas membersihkan toilet dan ruang komisi tidak seberapa jika dibandingkan biaya kebutuhan keluarga. “Saya sebulan kadang digaji Rp200 ribu, kadang Rp300 ribu dan Rp400 ribu. Namun baru Desember 2021 kemarin dibayar Rp750 ribu,” ujarnya.

Ia menilai pemberhentian tersebut tidak adilnya baginya. Disamping sudah lama mengabdi, banyak juga pegawai honorer baru yang jarang masuk kantor, tapi justru tidak diberhentikan dan tetap diberikan gaji setiap bulan. “Saya sejak 4 April 2000 mulai masuk di DPRD, bertugas membersihkan toilet dan ruang Komisi. Tahun 2022 ini, genap 22 tahun mengabdi,” ujarnya.

Terkait persoalan itu, Ramli menegaskan sudah mengadukan ke Kepala Daerah mulai dari Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Kepala BKPSDM. Sementara Sekretaris Daerah diakuinya sulit ditemui. Ia berharap SK pemberhentiannya ditinjau kembali. “Sudah saya adukan semuanya ke pimpinan daerah. Tinggal Sekda saja yang belum. Harapannya SK pemberhentian bisa dikembalikan agar saya bisa bekerja seperti biasa,” harapnya. (uki)