Honor Tidak Dibayarkan, PTT Dishub Segel Kantor dan Sandera Modis

Aksi para PTT Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu yang menuntut dibayarkan gaji honornya selama 3 bulan sejak Oktober 2020, Rabu (30/12). Ruang kepala Dinas dan kantor Dinas pun disegel menggunakan papan kayu. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Pegawai tidak tetap (PTT) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu melakukan aksi penyegelan kantor, ruang kepala Dinas hingga menyandera mobil dinas Perhubungan. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan para honorer karena tidak ada kepastian soal honornya untuk 3 bulan terakhir.

Sebanyak 98 orang honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu ini belum dibayarkan gajinya sejak Oktober 2020. Besar honor per bulannya bervariasi antara Rp.250 ribu hingga Rp.500 ribu per orang perbulan. Uang honor ini diduga sudah dimanfaatkan untuk kepentingan lain, karena DPA Dinas Perhubungan dikabarkan sudah dicairkan semua karena sudah akhir tahun anggaran 2020.

Para honorer ini pun melakukan aksi di kantornya sejak awal masuk kantor, Rabu, 30 Desember 2020 pagi. Karena kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin dan bendahara tidak kunjung masuk kantor, serta tidak adanya kepastian soal pembayaran honor membuat para PTT ini melakukan aksi penyegelan ruang kerja kepala Dinas dan pintu depan kantor.

Tidak hanya itu, PTT ini juga melakukan aksi bakar ban bekas di akses jalan keluar kantor Dinas Perhubungan. Mobil dinas sekretaris Dinas Perhubungan yang hendak keluar kantor pun dihadang PTT dengan membakar ban bekas di akses jalannya untuk meminta kepastian pembayaran honor. “Tahun 2020 ini tinggal hari ini dan (Kamis) besok. Jadi kita sudah ndak ada waktu,” kata PTT lainnya.

M Yatim, anggota Komisi 2 DPRD Dompu yang turun ke kantor Dinas Perhubungan langsung memediasi tuntutan PTT dengan Sekretaris Dinas Perhubungan dan bendahara dinas. Karena honor itu merupakan hak para PTT dan sudah dianggarkan di DPA dinas. “Itu hak orang, harus diselesaikan,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Suharjono yang berada di kantor saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu kemarin enggan memberikan tanggapan. “Saya tidak bisa memberikan komentar. Biar langsung ke kepala Dinas saja. Beliau sedang di jalan,” kilah Suharjono.

Ia juga enggan memberikan tanggapan soal dugaan anggaran honor bagi PTT Dinas Perhubungan dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar peruntukannya, sehingga tidak bisa di-SPJ-kan. “Saya tidak bisa berikan komentar,” jawabnya lagi.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Ir Syarifuddin yang dikonfirmasi terkait hal ini hanya menjawab melalui pesan WhatsApp. “Tidak juga (diselewengkan), cuman bendahara yang belum bayarkan. Tadi sudah dibayarkan oleh bendahara,” katanya.

Aksi para PTT Dinas Perhubungan yang menuntut dibayarkan honornya ini bukan hanya Rabu, 30 Desember 2020 kemarin. Aksi serupa juga berulang kali dilakukan karena tidak adanya kepastian dan kejelasan soal pembayaran honor. Pada aksi sebelumnya, para honorer ini juga melakukan aksi segel kantor. Tapi segel kantor tersebut dibuka karena dijanjikan akan segera dibayarkan dan waktu pembayaran masih ada.

Pengelolaan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu ini juga sempat bermasalah dan menjadi temuan untuk tahun anggaran 2019 lalu dengan total temuan sekitar Rp.700an juta. Sejumlah belanja diduga fiktif dan dimark up, serta belanja honorer yang tidak di-SPJ-kan. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here