Honor Tenaga Kesehatan dan Guru, Lombok Timur Butuh Rp15 Miliar per Tahun

Selong (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyebut bahwa Pemkab Lotim membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar per tahun untuk pemberian honor tenaga kesehatan dan guru di Lotim. Jika itu dilakukan, katanya, maka seluruh tenaga honor akan terpenuhi haknya.

Menurut Ketua Pansus Tenaga Honor Kesehatan dan Guru DPRD Lotim, H.Lalu Hasan Rahman, perhatian tenaga honor kesehatan dan guru mesti jadi prioritas. Seandainya, kata dia, jika honor diberikan terhadap tenaga kesehatan dengan nominal Rp500 per bulan dengan SK bupati, pendapatan puskesmas diharapkan tidak lagi tercecer.

Iklan

Sementara pendapatan puskesmas harus dimasukkan ke Dinas Pendapatan (Bapenda) sebagai laporan pendapatan puskesmas. Itu artinya, Pemda harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,5 miliar setahun untuk membiayai honor tenaga kesehatan di Lotim yang berjumlah 850 orang di luar magang.

Bila jumlah ini digabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) khususnya untuk tenaga guru sebanyak 1.500 orang, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar untuk satu tahun. Pengalokasian anggaran ini, menurut Hasan Rahman, Pemda Lotim sangat mampu untuk menganggarkannya. “Kenapa Pemda bisa bangun pasar, bangun gedung hingga menghabiskan anggaran Rp25 miliar hingga Rp40 miliar lebih. Maka dari itu menganggarkan untuk honor saya yakin Pemda mampu,” ujarnya.

Dengan konsepnya demikian, lanjut Hasan Rahman, maka ke depan tidak perlu lagi Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim membuat SK, melainkan cukup dengan SK bupati yang setiap tahun akan direview. Selain itu tetap dilakukan evaluasi apakah ada tenaga kesehatan atau guru yang tidak aktif maupun memundurkan diri. Apabila ditemukan tenaga honor yang tidak bekerja sesuai dengan yang seharusnya, maka Pemda melalui instansi terkait melakukan tindakan tegas.

Adapun dari temuan Pansus Tenaga Honor yang sudah turun ke lapangan, ditemukan banyak tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi, namun tidak tercover mendapatkan SK bupati. Sementara yang tercover ada ditemukan tenaga kesehatan yang berstatus magang, termasuk yang baru. Sehingga itulah yang menjadi persoalan. Bahkan ada juga ditemukan yang melanggar aturan keuangan yakni ditemukan SK lebih dari 22. Sementara Dinas Kesehatan Lotim mengaku tidak mau tahu terkait lebihnya SK itu dan menegaskan jika itu urusan dari BKPSDM.

Sementara dari 22 tenaga kesehatan yang memegang SK itu, apabila tidak dianggarkan di APBD perubahan. Tentu akan menjadi persoalan kembali dan siapa yang akan bertanggung jawab, karena sekitar 147 memegang SK bupati, kemudian ada lagi dari Dikes Lotim dalam bentuk kelompok kerja dan magang dari Puskesmas. Apabila SK dari bupati dan Dikes disatukan jumlah sekitar 850 orang. Kemudian pendapatan menggunakan satu jalur yakni masuk ke Bapenda, maka diyakini akan lebih teratur dan terarah. (yon)