Honor PTT Dishub Belum Juga Diselesaikan

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Honor pegawai tidak tetap (PTT) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu tahun 2020 belum juga dibayarkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2020. Di BPKAD, keuangan pada Dinas Perhubungan telah dicairkan seluruhnya dan bahkan telah dilaporkan GU Nihil hingga tutup buku tahun anggaran 2020.

Ilham, salah seorang PTT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu kepada Suara NTB, Minggu, 3 Januari 2021 mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2020 lalu honornya di Dinas Perhubungan belum juga dibayarkan. Selama 2020, ia hanya dibayarkan selama 2 bulan. “Saya sempat berusaha temui bendahara, tapi teman – teman bilang sudah pergi tahun baru ke Mataram,” ungkapnya.

Diakui Ilham, PTT yang belum dibayarkan honornya di Dinas Perhubungan bervariasi. Bahkann ada yang 1 tahun belum dibayarkan, dan ada yang tinggal 3 bulan. Saat didesak sebelum akhir tahun, hanya sebagian yang dibayarkan. “Kalau saya sih, ndak apa (karena ada usaha sampingan). Tapi teman – teman yang lain (yang hanya andalkan honor). Itukan hak orang. Kasihan mereka,” ungkap Ilham.

Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI yang dihubungi, Rabu, 30 Desember 2020 mengungkapkan, semua keuangan pada Dinas Perhubungan sudah dicairkan karena memasuki akhir tahun anggaran 2020. Bahkan GU Nihil untuk penggunaan uang tahun 2020 juga sudah dilaporkan Dinas Perhubungan. “GU Nihil sudah masuk,” katanya.

Terkait penggunaan anggaran, kata Muhammad, menjadi urusan masing – masing SKPD dan pihaknya hanya akan mendapatkan laporan GU Nihil ketika akhir tahun anggaran. Untuk honor bagi PTT, tidak mungkin dianggarkan sebagian bulan saja dalam setahun dan pasti dianggarkan 12 bulan. “Kalau soal SPJ, itu urusan Dinas dengan pemeriksa (auditor). Kita hanya laporan saja,” terangnya.

Sebelumnya, PTT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu menggelar aksi di kantornya untuk menuntut dibayarkan honornya. Karena tidak ada kepala Dinas dan bendahara, para PTT ini menyegel ruang kerja Kepala Dinas dan ruang bendahara hingga pintu depan kantornya. Mobil dinas Sekretaris Dinas Perhubungan juga disandera PTT agar honornya segera dibayarkan pada Rabu, 30 Desember 2020.

Jumlah PTT pada Dinas Perhubungan ini sebanyak 98 orang dan honornya bervariasi. Antara Rp250 ribu per bulan hingga Rp500 ribu per bulan. Ada dugaan, uang honor PTT Dinas Perhubungan disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Selain bermasalah dalam pengelolaan keuangan tahun 2020, pada 2019 lalu BPK juga menemukan penggunaan anggaran pada Dinas Perhubungan sekitar Rp700 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk diantaranya anggaran untuk honor PTT, dugaan penggelembungan SPJ dan tidak bisa pertanggungjawabkan penggunaannya. (ula)