HMI Dompu Desak Kejaksaan Selesaikan Tunggakan Kasus

Dompu (Suara NTB) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk menyelesaikan sejumlah tunggakan kasus dugaan korupsi. Ada beberapa kasus pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) dan kasus even Tambora Menyapa Dunia (TMD) tahun 2015 yang dilaporkan ke Kejaksaan ditunggu penanganannya.

Aksi massa HMI Dompu dengan koordinator lapangan, Putra dan Slamet Abdi Sentosa (Ketua HMI Dompu) selaku penanggungjawab aksi dengan melibatkan puluhan aktivis ini, mengambil titik fokus pada kantor Kejari Dompu dan DPRD Dompu. Aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian ini sempat adu mulut dengan aparat kepolisian di kantor Kejaksaan. Karena massa menuntut agar diterima langsung oleh Kajari Dompu untuk mendapatkan penjelasan soal penanganan kasus yang dilaporkan warga.

Iklan

Di antara kasus yang menjadi perhatian publik dan dituntut kejelasan penanganannya seperti kasus pengelolaan ADD tahun 2015 dan kasus TMD tahun 2015 serta sejumlah kasus lannya. Sejumlah kasus ini dinilai jalan di tempat dan belum ada perkembangan penanganannya.

Tiga orang perwakilan massa aksi akhirnya diterima langsung oleh Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH untuk berdialog. Namun dialog ini dilakukan secara tertutup untuk media. Dialog yang diwakili oleh Putra dan Slamet Abdi Sentosa serta seorang perwakilan massa aksi lainnya ini berlangsung di ruang Kajari Dompu. “Kajari tadi berjanji akan segera menyelesaikan sejumlah kasus yang ditangani,” kata Slamet Abdi Sentosa usai melakukan dialog dengan Kajari Dompu.

Massa aksi dari HMI Dompu inipun melanjutkan aksinya di kantor DPRD Dompu dan diterima oleh anggota Komisi III DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE dan Andi Bahtiar, A.Md.Par. Massa menuntut Dewan untuk mendesak kejaksaan agar segera menyelesaikan sejumlah kasus yang dilaporkan warga. “Kaitan proses hukum, Dewan tidak bisa intervensi kinerja aparat hukum, tapi kalau sekadar koordinasi bisa saja dilakukan,” kata Kurnia Ramadhan.

Sementara Andi Bahtiar menegaskan, apa yang menjadi tuntutan HMI sepenuhnya didukung pihaknya. Dewan juga telah mengagendakan pemanggilan BPMPD Kabupaten Dompu untuk membicarakan soal pengelolaan ADD yang bermasalah dan dijadwalkan 3 November 2016 mendatang. (ula)