Hingga Agustus, Rp2,37 Triliun Anggaran Belum Dibelanjakan di NTB

Tabel penyaluran TKDD ke NTB sampai 31 Agustus 2020. (Sumber : Kanwil DJPB NTB)

Mataram (Suara NTB) – Penyerapan belanja APBD di NTB perlu dipercepat untuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, dari Rp11,15 triliun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke NTB, triliunan belum dibelanjakan sampai akhir Agustus lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mentransfer TKDD untuk Pemprov dan 10 Pemda Kabupaten/Kota sampai 31 Agustus sebesar Rp11,15 triliun. Sementara, rata-rata serapan belanja atau realisasi keuangan APBD Pemda di NTB kecuali Bima dan Kota Bima hingga Agustus lalu sebesar 38,57 persen atau Rp7,21 triliun. Total APBD Pemda di NTB, kecuali Bima dan Kota Bima sebesar Rp18,7 triliun.

Iklan

Sementara anggaran TKDD yang sudah ditransfer Kemenkeu ke semua Pemda sebesar Rp11,15 triliun. Sedangkan, jika TKDD untuk Bima dan Kota Bima dikeluarkan, karena belum ada laporan progres pelaksanaan anggaran di Monev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Maka total TKDD yang sudah ditransfer ke Pemprov dan delapan Pemda Kabupaten/Kota sebesar Rp9,58 triliun. Sehingga anggaran yang belum dibelanjakan di NTB mencapai Rp2,37 triliun.

‘’Untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan meningkatkan perekonomian sektor riil di NTB, perlu dilakukan peningkatan penyerapan anggaran belanja pemerintah,’’ kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM di Mataram, Jumat, 4 September 2020.

Syarwan menyebutkan, penyaluran TKDD ke NTB sampai 31 Agustus sebesar Rp11,15 triliun lebih atau 74,35 persen dari total pagu sebesar Rp15,003 triliun. Dengan rincian, Pemprov NTB sudah disalurkan sebesar Rp2,5 triliun dari pagu Rp3,38 triliun, Dompu Rp618 miliar dari pagu Rp823 miliar, Lombok Barat Rp998,59 miliar dari pagu Rp1,31 triliun, Lombok Tengah Rp1,23 triliun dari pagu Rp1,72 triliun.

Kemudian Lombok Timur Rp1,44 triliun dari pagu Rp1,98 triliun, Sumbawa Rp973,8 miliar dari pagu Rp1,29 triliun, Kota Mataram Rp660,73 miliar dari pagu Rp889,58 miliar, Sumbawa Barat Rp606,76 miliar dari pagu Rp781,89 miliar, Lombok Utara Rp521,59 miliar dari pagu Rp682,56 miliar. Sedangkan Bima Rp1,12 triliun dari pagu Rp1,58 trilin dan Kota Bima Rp441,67 miliar dari pagu Rp614,94 miliar.

Syarwan mengatakan pihaknya sudah menyurati Satker dan Pemda yang ada di NTB agar mempercepat penyerapan belanja. Ia mengatakan ekonomi kita saat ini sedang mengalami pelemahan. Dimana konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor lemas, maka belanja pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang bisa diandalkan dalam pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk itu, Satker diminta  segera melakukan penyerapan belanja agar uang beredar semakin banyak. Sehingga dapat membantu untuk percepatan pemulihan ekonomi di wilayah NTB. Pihaknya mengingatkan percepatan penyerapan belanja yang dilakukan agar tetap memperhatikan protokol penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Agustus, hanya Pemprov  dan Kota Mataram yang serapan belanja APBD 2020  tertinggi di NTB. Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya masih di bawah 40 persen.

Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, Sadimin, S.T., M.T., yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, realisasi belanja APBD NTB 2020 cukup bagus. Bahkan, realisasinya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

‘’Realisasi belanja cukup bagus. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,’’ kata Sadimin.

Begitu juga dengan progres pengadaan barang dan jasa. Sadimin mengatakan, semua paket proyek yang ditender lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB, sudah selesai. Tinggal beberapa paket proyek saja, seperti paket percepatan jalan tahun jamak dan beberapa paket pekerjaan di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dan Dinas Perindustrian (Disperin) NTB.

Berdasarkan data Monev LKPP, Pemprov NTB dengan APBD sebesar Rp5,13 triliun. Serapan belanja atau progres serapan keuangan sampai Agustus sebesar 48,27 persen dari target 65,40 persen. Sedangkan progres fisik 55,63 persen dari target 61,15 persen. Sementara Kota Mataram dengan APBD sebesar Rp1,3 triliun. Progres serapan keuangan 54,26 persen dari target 68,33 persen. Sedangkan progres fisik 51,52 persen dari target 68,33 persen.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya, serapan keuangan masih di bawah 40 persen. Seperti Lombok Barat dengan APBD sebesar Rp1,99 triliun. Progres serapan  keuangan sebesar 38,95 persen dari target 72,95 persen. Sedangkan progres fisik 48,58 persen dari target 75 persen.

Kemudian Lombok Utara dengan APBD sebesar Rp1,07 triliun progres serapan keuangan 26,44 persen dari target 85,83 persen. Sedangkan progres fisik 40,02 persen dari target 60,30 persen. Lombok Tengah dengan APBD sebesar Rp2,32 triliun, progres keuangan sebesar 35,59 persen dari target 70,78 persen. Sedangkan progres fisik 45 persen dari target 71 persen.

Selanjutnya, Lombok Timur dengan APBD sebesar Rp2,79 triliun, progres keuangan sebesar 38,92 persen dari target 65 persen. Sedangkan progres fisik 16,66 persen dari target 70 persen. Sumbawa Barat dengan APBD sebesar Rp1.06 triliun, progres keuangan sebesar 38,52 persen dari target 46,30 persen. Sedangkan progres fisik 38,52 persen dari target 46,30 persen.

Sumbawa dengan APBD sebesar Rp1,85 triliun, progres keuangan sebesar 27,74 persen dari target 64,33 persen. Sedangkan progres fisik 30,51 persen dari target 64,33 persen. Dompu dengan APBD sebesar Rp1,19 triliun, progres keuangan sebesar 38,41 persen dari target 47,1 persen. Sedangkan progres fisik 32,04 persen dari target 52,1 persen. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima, belum ada laporan progres serapan keuangan dan fisik pelaksanaan APBD  ke sistem Monev LKPP hingga Agustus lalu. (nas)