Hindari Sanksi, Pembahasan APBD Loteng 2017 Dikebut

Praya (Suara NTB) – DPRD dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berkomitmen bakal mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 supaya bisa tuntas sebelum akhir bulan November mendatang. Jika ini sudah selesai, maka Loteng bisa terhindar sanksi dari pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi, FT.S.E., kepada wartawan, Rabu, 26 Oktober 2016. Dikatakannya, penuntasan pembahasan APBD Loteng tahun ini sudah menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah agar pembahasan APBD Loteng tahun 2017 harus selesai tepat waktu.

Iklan

“Bila perlu siang malam, pembahasan kita gelar. Supaya APBD Loteng bisa tuntas dibahas sesuai batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk pembahasan APBD tahun 2017 pemerintah pusat sendiri telah memberikan tenggat waktu sampai akhir bulan November mendatang sudah harus tuntas di tingkat kabupaten. Bahkan pemerintah menginginkan lebih cepat baik, sehingga begitu awal tahun 2017, APBD sudah bisa dieksekusi. Melihat tenggat waktu yang ada, pihaknya sangat optimis APBD Loteng tahun 2017 bisa tuntas pembahasannya sebelum akhir bulan November.

 “Jika berpedoman pada jadwal pembahasan yang ada, akhir Bulan November mendatang APBD Loteng tahun 2017 sudah ditetapkan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah,” terang Puaddi.

Saat ini posisi pembahasan baru memasuk tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng. Setelah sebelumnya, draf KUA-PPAS diajukan oleh Pemkab Loteng. Begitu KUA-PPAS ditetapkan akan dilanjutkan dengan penyampaian draf APBD Loteng tahun 2017, berdasarkan besaran KUA-PPAS yang telah ditetapkan.

“Dalam minggu-minggu ini juga KUA-PPAS untuk APBD Loteng 2017 kita targetkan bisa ditetapkan. Baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan draf APBD-nya, awal Bulan November mendatang,” imbuhnya.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD, ujarnya, berupa penalti anggaran. Di mana anggaran untuk tunjangan dan gaji kepala daerah serta anggota DPRD bakal ditahan selama 6 bulan pada tahun anggaran bersangkutan ditambah beberapa sanksi tambahan lainnya.

Dengan kata lain, jika pembahasan APBD Loteng tahun 2017 molor dari batas waktu yang ada, maka seluruh tunjangan dan gaji kepala daerah serta anggota DPRD Loteng ditahan. Dan, boleh dibayarkan oleh pemerintah daerah setelah 6  bulan terhitung mulai bulan Januari tahun 2017.

Hanya saja, imbuh Puaddi, pihaknya termotifasi untuk mempercepat pembahasan APBD Loteng tahun 2017 bukan karena takut tunjangan dan gaji ditahan. Tetapi lebih karena pertimbangan kepentingan masyarakat banyak. Pasalnya, kalau pembahasan anggaran terlambat itu juga akan berimplikasi pada jalannya program daerah. Jika sudah demikian, masyarakat juga yang terkena dampak. (kir)