Hindari Rekanan Tak Berkompeten, ULP NTB Gunakan Sistem Kombinasi Nilai

H. Sadimin, ST, MT. (Suara NTB/dok)

Pemprov NTB melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan terus berupaya selektif dalam menentukan rekanan atau kontraktor yang mengerjakan  proyek pemerintah. Penawaran terendah bukan menjadi ukuran utama dalam menentukan kontraktor yang memenangkan suatu proyek.

‘’Intinya kami memilih yang terbaik melihat dari semua sisi. Dari harga juga. Tapi yang penting kita memilih rekanan yang mampu dari sisi peralatan, pengalaman dan lain-lain,’’ kata Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB, H. Sadimin, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 11 Maret 2020.

Iklan

Sadimin menjelaskan untuk proyek-proyek skala besar, pihaknya menggunakan sistem kombinasi nilai dalam menentukan kontraktor yang menjadi pemenang tender. Penentuan pemenang tender untuk proyek-proyek dengan nilai di atas Rp2,5 miliar dilakukan dengan melihat aspek teknis dan biaya.

Ia menyebut, ada tujuh aspek teknis yang dinilai. Seperti metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, peralatan yang dimiliki. Untuk tujuh aspek teknis ini, kata Sadimin bobot nilainya 70 persen. Sementara untuk penawaran terendah, bobotnya cuma 30 persen.

‘’Itu nanti dikombinasi, nilai dari aspek teknis dan biaya. Jadi, nilai kombinasi terbaik yang jadi pemenang. Tapi itu khusus untuk nilai yang pekerjaan sulit, di atas Rp2,5 miliar,’’ jelasnya.

Untuk proyek atau pekerjaan yang nilainya sapai Rp1 miliar, penentuan pememang menggunakan sistem gugur. Sedangkan untuk proyek atau pekerjaan yang sederhana, menggunakan sistem passing grade dan penawaran biaya. Kontraktor yang menenuhi passing grade dari aspek teknis plus penawaran terendah akan berpeluang menjadi pemenang tender.

‘’Tapi kalau pekerjaan sulit seperti Bina Marga, bangunan kompleks tiga lantai ke atas baru pakai sistem kombinasi nilai,’’ terangnya.

Dalam pelaksanaan lelang proyek pemerintah, kata Sadimin tetap memperhatikan aspek efisiensi dalam pelelangan. Rekanan yang dicari adalah mereka yang mampu dengan biaya yang efisien. ‘’Efisiensi di kedepankan tapi rekanan yang mampu yang dipilih. Sehingga semua aspek dinilai,’’imbuhnya.

Sadimin menambahkan, pihaknya terus meminimalisir pengerjaan proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu dengan memilih kontraktor yang mampu bekerja. Sehingga dalam setahun terakhir, hampir tidak ada proyek milik Pemprov yang mangkrak.

Kecuali, kata Sadimin ada satu proyek pascabencana di Bima yang gagal kontrak pada 2019 karena waktu pengerjaan agak mepet. Sehingga proyek tersebut tidak jadi dikerjakan pada 2019. Rencananya, proyek tersebut akan dilaksanakan pada 2020 ini.

Berdasarkan data BAPP dan LPBJP Setda NTB, jumlah paket proyek yang menggunakan penyedia dalam APBD NTB 2020 sebanyak 3.690 paket senilai Rp932 miliar. Kemudian untuk swakelola sebanyak 8.536 kegiatan dengan pagu Rp9322,6 miliar lebih. Sehingga total paket dan kegiatan dalam APBD 2020 sebanyak 12.286 paket dengan pagu Rp1,85 triliun. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional