Hibah Tak Cair, “North Lombok Travel Fair” Terancam Batal

Tanjung (Suara NTB) – Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialami Kabupaten Lombok Utara berdampak terhadap pengelolaan keuangan SKPD serta mitra pemerintah. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) KLU, termasuk salah satu yang merasakan dampak ini. Pasalnya, dana hibah yang telah dianggarkan di APBD murni 2016 terancam ditarik pemerintah untuk dialihkan di APBD P ke program lain.

Ketua BPPD KLU, H. Ahmad Rifai, kepada wartawan Jumat, 16 September 2016, mengaku harus meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat KLU. Pasalnya rencana program yang disusun, besar kemungkinan batal digelar. Program dimaksud berkenaan dengan North Lombok Travel Fair 2016.

Iklan

“Anggaran tersebut sudah diproyeksikan untuk menggelar North Lombok Travel Fair 2016 yang akan digelar di Gili Trawangan. Pesertanya dengan mengundang 50 buyer dari Bali dan beberapa agen besar di Eropa. Sudah banyak peserta yang bersedia ikut. Tetapi jika angggaran memang tidak bisa digunakan berarti program ini batal,” sambung Rifai.

Praktisi bisnis jasa wisata Gili Trawangan ini mengklaim, desain program yang dibuat BPPD KLU terintegrasi untuk mendukung program KLU Destinasi Wisata Dunia. Alih-alih rencana yang rencananya digelar November itu terwujud, pihaknya harus menerima kenyataan pahit bahwa dana hibah tak bisa dieksekusi.

Sejak awal, sambung dia, alokasi anggaran yang disetujui bulan Desember 2015 itu akan digunakan untuk mendorong promosi potensi wisata KLU bagian daratan Lombok Utara. Sebab untuk wilayah 3 Gili, daya tarik kunjungan wisata sudah dipromosikan secara mandiri oleh pelaku wisata, bahkan sebelum KLU terbentuk.

“Kita sudah tidak punya sisa anggaran di 2015. Kalaupun ada, tentu menjadi Silpa dan dikembalikan. Tetapi, seluruh anggaran tahun lalu sudah digunakan untuk program BPPD pada tahun tersebut,” demikian Rifai.

Dikonfirmasi perihal anggaran BPPD tersebut, Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Jumat (16/9), menyikapi landai. Sebaliknya, ia mendorong agar BPPD tetap bermitra melakukan tupoksinya dengan memaksimalkan akses yang ada di Dinas Pariwisata KLU.

“Promosi pariwisata memang penting, tetapi tidak mesti menggunakan anggaran langsung. BPPD bisa mendorong melalui program-program yang ada di Dinas Pariwisata, itu juga dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Najmul mengakui, tidak dapat direalisasikannya anggaran BPPD, salah satunya merupakan persoalan pemotongan dan efisiensi anggaran oleh Kemenkeu. KLU dalam hal ini, harus terkena dampak penundaan DAU sebesar Rp 7,2 miliar per bulan selama 4 bulan ke depan.

“Karena ini dampak pemotongan dari pusat ya harus dilaksanakan. Semua lembaga bentukan pemerintah, dari dinas, badan, kantor mengalami efisiensi. Di APBD P ini, tidak bisa disimpulkan mereka dapat atau tidak karena sifatnya masih draf, bisa disetujui bisa juga tidak,” demikian bupati. (ari)