HGU Ditelantarkan Investor

Slameto Dwi Margono (Suara NTB/dok)

KANWIL Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB melakukan inventarisasi terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan investor di daerah ini. Jika terbukti menelantarkan HGU, maka izinnya terancam dicabut.

‘’Sedang kami inventarisasi. Karena ada PP No. 20 Tahun 2021. Sedang kami inventarisasi dengan teman-teman kabupaten/kota. Apakah betul ditelantarkan atau ada faktor lain yang menyebabkan,’’ ujar Kepala Kanwil BPN NTB, Slameto Dwi Margono, S.H., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 16 September 2021.

Iklan

Slameto menjelaskan, dari hasil inventarisasi tersebut, menjadi acuan BPN dalam membuat langkah berikutnya. Namun, sebelumnya, BPN akan melakukan pengecekan ke lapangan.

‘’Sesuai ketentuan tentang penanganan tanah telantar, memungkinkan HGU dicabut, kalau mereka tak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang disebutkan dalam HGU. Tapi harus kita cek betul dulu di lapangan apa yang terjadi,’’ imbuhnya.

Baru-baru ini, kata Slameto, pihaknya telah menangani salah satu HGU yang berkonflik dengan masyarakat di Lombok Timur. Konflik antara pemegang HGU dengan masyarakat telah diselesaikan.

Sebagian dari lahan HGU diserahkan ke masyarakat. Sekitar 20 hektare lahan HGU yang diberikan kepada masyarakat. ‘’Saat ini sedang kita lakukan persertifikatan kepada masyarakat. Ini di Lombok Timur bagian utara. Ini salah satu penyelesaian konflik pertanahan,’’ terangnya.

Catatan Suara NTB, pada 2019, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mencatat triliunan investasi yang batal dengan berbagai alasan. Dari total 156 perusahaan yang ditelusuri,  18 perusahaan batal investasi, 19 perusahaan tidak diketahui keberadaannya, 8 perusahaan belum memiliki lahan, 34 perusahaan belum konstruksi (hanya memiliki lahan), 6 perusahaan konstruksinya terhenti, 5 perusahaan operasinya terhenti.

Selain itu, 6 perusahaan tahap konstruksi, tidak tertib/tidak pernah LKPM, 12 perusahaan tahap konstruksi tertib LKPM, 19 perusahaan produksi komersil tidak tertib/tidak pernah LKMP dan 29 perusahaan produksi komersil tertib LKPM.  Secara keseluruhan, rencana investasi asing tahun 2019 senilai Rp11,327.923.864.114 (menggunakan acuan 1 dolar Amerika = Rp13.500). Investasi kategori hijau Rp3.152.636.901.414, kategori kuning Rp4.932.265.762.700 dan kategori merah Rp3.243.021.200.000. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional