Hentikan Penyelidikan Proyek BWS, Tiga Oknum Jaksa Diperiksa Tim Aswas

Ilustrasi Pemeriksaan Khusus(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Tiga oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), karena menghentikan penyelidikan proyek perpipaan di Kecamatan Tanjung Lombok Utara.  Proyek itu milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh tim Asisten Bidang Pengawasan (Aswas) Kejati NTB.

Proyek pembangunan sistem jaringan air baku Sekeper di Lombok Utara dibuat dengan kapasitas 0,10 m3/detik. Sumber anggaran dari Kementerian PUPR tahun 2016 lalu. Nilai proyek mencapai Rp15 miliar. Pelaksana teknis adalah SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air pada BWS Nusa Tenggara I.

Iklan

Dilaporkan ke Kejaksaan Agung, karena proyek itu sempat ditangani Bidang Intelijen Kejati NTB. Namun tiba-tiba dihentikan dan menimbulkan prasangka, sehingga diadukan ke Kejagung.

Aswas Kejati NTB, Darmowijoyo, SH., membenarkan pengaduan soal penghentian pemeriksaan proyek tersebut. ‘’Pengaduannya ke Kejaksaan Agung,  kami cuma menindaklanjuti perintah Kejaksaan Agung itu,’’ katanya, Jumat, 26 Oktober 2018.

Untuk pembuktian, ada indikasi masalah dalam penghentian itu, pihaknya mengklarifikasi tiga jaksa, termasuk Kepala BWS Nusa Tenggara I Ir. Asdin Julaidy. Klarifikasi kedua pihak itu, karena masuk dalam surat pengaduan. ‘’Ya karena ada di surat itu (pengaduan) kita klarifikasi semua,’’ jelasnya.

Namun kendala untuk membuktikan kebenaran laporan itu, pihaknya terganjal bukti. Pelapor sama sekali tidak mencantumkan bukti apapun, kecuali berupa surat kaleng. Itu pun, kata Darmowijoyo, surat kaleng  yang mencantumkan alamat itu sudah ditelusuri, namun tidak ditemukan. Meski hanya surat kaleng, dengan alasan perintah Kejagung, laporan akhirnya ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan awal, belum ditemukan indikasi suap atau gratifikasi maupun pelanggaran kode etik dalam pengentian penyelidikan. Alasannya, karena Kejaksaan tidak pernah mengeluarkan surat perintah (sprint) apapun untuk pemeriksaan proyek tersebut.

“Saya sudah cek ke Inteljen. Cek ke Pidsus, ndak ada, memang ndak ada kasusnya,” tegas Darmowijoyo.

Akhirnya  pemeriksaan tidak dilanjutkan ke arah pembuktian, apalagi sanksi. Sebab surat kaleng tidak bisa dijadikan petunjuk.  Terlebih oknum jaksa termasuk Kepala BWS membantah keras soal tudingan ada skenario di balik penghentian pemeriksaan itu.

‘’Kami hentikan dan akan laporkan hasil pemeriksaan ini ke Kejaksaan Agung, karena memang tidak ada bukti. Kecuali misalnya ada bukti transfer. Walaupun surat kaleng, kami akan proses sampai ke sanksi,’’ tegasnya.

Berita acara pemeriksaan oknum jaksa dan Kepala BWS sudah dikirim ke Kejaksaan Agung. Rekomendasinya tidak bisa dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan berikutnya. (ars)