Hentikan Eksploitasi Perempuan, Pendidikan Dimulai dari Keluarga

Mataram (suarantb.com) – Universitas 45 Mataram bekerja sama dengan Front Mahasiswa Nasional (FMN), Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengadakan seminar solidaritas perempuan yang bertema “Solidaritas dalam memerangi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak”, menghadirkan pembicara dari Filipina, Direktur Global One Bilion Rising (OBR) Monique Wilson dan pembicara dari Balinusra Institute, Jhony Suryadi.

Seminar yang diselenggarakan Senin, 28 November 2016 ini didasari dengan fenomena banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya di Indonesia, kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak bahkan telah banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, pendidikan solidaritas dan emansipasi perempuan perlu dibangun di tengah masyarakat.

Iklan

Memerangi banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Monique Wilson membangun sebuah gerakan yang tergabung dalam OBR. Gerakan yang terbentuk sejak tujuh tahun lalu ini merupakan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gerakan ini pada intinya berfokus pada seni, seperti seni tari. Melalui tarian, anggota OBR menyuarakan aspirasi-aspirasi perempuan untuk menjadi tangguh dan menyetarakan hak perempuan dalam pendidikan, politik dan ekonomi.

“Ketika perempuan itu disakiti, sesungguhnya dia terpenjara. Jadi menari adalah salah satu cara membebaskan diri dan mendapatkan kembali kekuatannya, yang mana energi dari tarian itu membawa menarik perhatian masyarakat mengenai isu-isu tentang perempuan,” papar Monique kepada suarantb.com.

Demikian juga disampaikan Jhony Suryadi, eksploitasi perempuan menjadi fenomena yang membudaya di kalangan masyarakat, terutama di perkampungan. Banyak perempuan yang sesungguhnya berpotensi untuk maju dalam pendidikan dan karir, terbukti dengan banyaknya TKW yang dikirim ke luar negeri. Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, bahkan perempuan bisa menjadi tulang punggung keluarga. Dengan demikian, isu-isu mengenai kekerasan terhadap perempuan patut menjadi perhatian pemerintah.

Budaya kekerasan dan tindak diskriminasi terhadap perempuan perlu dibangun dalam masyarakat yang memang sejak lama memiliki pola pikir menempatkan perempuan di posisi kedua setelah laki-laki. Perempuan dalam hal ini memiliki hak sejajar dengan laki-laki. Hal yang demikian pun harus menjadi pola pikir laki-laki, sehingga gerakan anti kekerasan dan diskriminasi perempuan tidak hanya aktif di sebelah pihak.

Menurut Koordinator FPR NTB, Zul Harmawadi dan Ketua FMN Cabang Mataram, Ilham, pola pikir anti diskriminasi tanpa memandang gender ini perlu ditanamkan dari organisasi masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Banyak kasus dalam keluarga yang membedakan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan, dengan alasan kelemahan dan risiko seorang perempuan. Hal tersebut termasuk sikap dikriminatif yang perlu diubah.

“Misalnya anak perempuan tidak boleh keluar malam, sesungguhnya itu termasuk diskriminasi. Meskipun sebenarnya kekhawatiran orang tua. Tapi perempuan juga punya hak yang sama mengekspresikan diri, jadi perlu ada komunikasi dalam keluarga,” papar Zul.

Kendati demikian, kebebasan seorang perempuan dalam mengekspresikan diri pun tidak serta-merta membuat kebablasan, hingga melewati batas-batas nilai dan moral yang ada di dalam masyarakat.

“Bukan berarti karena laki-laki telanjang dada, perempuan juga boleh. Emansipasi wanita tidak seperti itu, tidak dalam artian seperti itu,” jelas Ilham. Emansipasi wanita mendukung adanya kesetaraan hak perempuan dalam mengenyam pendidikan, berpolitik dan ekonomi. Perempuan memiliki potensi yang sama dan bahkan bisa lebih maju daripada laki-laki. (rdi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here