Hendak Dikirim ke Timteng, Sejumlah CPMI Ilegal Asal Lobar Digerebek di Jakarta

Masri Junihardy (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal Lombok Barat (Lobar) digerebek di tempat penampungan di Jakarta. Mereka hendak dikirim ke negara Timur Tengah (Timteng) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Saat ini, para CPMI tersebut masih ditahan di Jakarta untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asal.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnaker Lobar, Masri Junihardy, SKM., M.Si., mengatakan pasca kejadian perahu yang ditumpangi CPMI terbalik di Johor Malaysia hingga merenggut korban jiwa asal Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng), tempat penampungan CPMI ilegal digerebek oleh tim Kemenaker bersama aparat di Jakarta.  “Selang seminggu atau dua minggu kejadian itu, kami dapat informasi dari Disnaker Provinsi, ada CPMI yang digerebek di tempat penampungan di Jakarta. Lobar ada empat orang,” jelasnya, Selasa, 4 Januari 2021.

Iklan

Di penampungan itu ada 56-60 orang CPMI. Empat orang di antaranya asal Lobar, selebihnya dari Loteng dan Lotim. Empat orang yang berasal dari Lingsar dan Narmada itupun masih ditahan di Jakarta. Rencananya mereka akan dipulangkan awal bulan ini.

Para CPMI ini, jelas dia, hendak diberangkatkan ke Timteng. Mereka akan bekerja sebagai PRT. Sedangkan penempatan CPMI untuk pekerjaan PRT tidak dibuka oleh negara tersebut. Proses pengirimannya, CPMI ditampung di Jakarta dulu selama berminggu-minggu hingga bulanan. Selanjutnya, menunggu ada celah mereka bisa diberangkatkan melalui penerbangan.

Lebih lanjut dikatakan, CPMI ilegal ini biasanya direkrut oleh tekong dengan modus keluarga dan CPMI diberikan uang sebagai iming-iming. Modus operasinya, oknum sponsor dari luar daerah menginformasikan ke tekong di daerah. Tekong diminta mencari calon tenaga kerja dengan upah Rp50 juta. Uang itu berasal dari oknum di negara penempatan misalnya Timteng. Jumlah uang yang diberikan Rp150 juta, dari 150 juta ini masing-masing 100 juta dipegang oleh oknum di Jakarta, dan 50 juta diberikan ke tekong. Kemudian dari 50 juta itu, Rp5 juta diberikan ke orang tua atau keluarga CPMI sedangkan Rp 5 juta diberikan ke CPMI. “Itu sebagai iming-iming,” ujarnya.

Untuk menekan pemberangkatan CPMI ilegal ini, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam setahun dilakukan tiga kali sosialisasi. Diakui, sosialisasi ini tidak bisa dilakukan di semua wilayah. Karena itu, pihaknya berharap peran desa untuk membantu mencegah pemberangkatan CPMI ilegal ini.

Selain itu, pihaknya membuat kartu nama berlogo Lobar, dan LTSA bagi para petugas lapangan (PL). Kalau petugas lapangan atau petugas PT tidak memiliki kartu nama itu, maka diminta jangan diterima oleh desa. Diakui sejauh ini memang banyak terdeteksi oknum tekong nakal. Namun pihaknya tidak punya kekuatan hukum menindak mereka. “Sama kayak kasus CPMI yang digerebek di tempat  kalau Ndak ditindaklanjuti oleh APH kita tidak bisa ditindak,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak CPMI ilegal dari Lobar yang berangkat tahun 2020. Padahal banyak negara menutup keran penempatan PMI. Pihaknya tidak mampu mendeteksi mereka, meski telah ada Tim Satgas PMI dari provinsi. Untuk tahun ini, berdasarkan SK Dirjen pembinaan  penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terbaru, terdapat 59 negara yang sudah membuka penerimaan penempatan CPMI, termasuk Taiwan dan Singapura. Di awal tahun inipun sudah ada 20-30 orang calon PMI yang mengurus rekomendasi pembuatan paspor di Disnaker. Dibanding tahun 2021, tidak ada pemberangkatan PMI ke luar negeri. (her)

Advertisement