Ironi Ikon Wisata Dunia, Gili Trawangan Tak Punya Toilet Representatif

Toilet di Masjid Gili Trawangan, sementara ini menjadi toilet umum di kawasan wisata Gili Trawangan. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Dukungan sarana dan prasarana kebersihan khususnya toilet untuk destinasi wisata tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) masih sangat minim. Untuk Gili Trawangan saja, fasilitas toilet umum hanya tersedia di dua titik. Yakni di harbour (samping loket Karya Bahari) dan ke dua, toilet umum di Masjid Gili Trawangan.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan status Gili Trawangan sebagai ikon objek wisata internasional. Sebelum gempa, angka kunjungan tembus sampai 2.500 ribu orang per hari. Bisa dibayangkan, betapa ketiadaan fasum toilet membingungkan para pengunjung di pulau itu.

“Sempat saya mohon bantuan kepada Ibu Wakil Gubernur ketika kami audiensi ke beliau, terutama menyangkut fasilitas umum toilet yang masih kurang. Toilet tidak hanya di harbour saja, tetapi harapan kami di tengah ada, di barat juga ada,’’ ungkap pelaku usaha perhotelan, Lalu Kusnawan, Sabtu, 26 Oktober 2019.

GM Wilson’s Retreat ini menyatakan, kebutuhan toilet Gili Trawangan minimal 8 unit dengan pola pembagian menyasar wilayah keliling pulau. Begitu pula di dua gili lain – Meno dan Air, fasilitas serupa agar segera mendapat perhatian.

Menurut Kusnawan, toilet yang dibangun pemerintah nantinya agar diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui wadah organisasi koperasi. Pasalnya, menyangkut toilet untuk wisatawan tidak sekadar menyediakan tempat dan dibiarkan begitu saja. Tetapi harus dikelola dan dijaga kebersihannya.

Baca juga:  Kejaksaan Temukan Unsur Pidana di Lahan Gili Trawangan

Pada fasilitas dimaksud, ketersediaan air bersih harus terjamin. Begitu pula, tenaga cleaning service yang bertanggung jawab mengontrol kebersihan dan perlengkapan prasarana toilet.

‘’Saya juga sampaikan ke beliau terkait Puskesmas yang tidak ada. Gili Trawangan ini menjadi ikon dunia, jadi sangat sayang kalau tidak ada Puskesmas,’’ sambung Kusnawan.

Fasilitas Kesehatan yang selama ini ada di Gili Trawangan hanyalah klinik swasta. Prinsip pelayanannya berorientasi pada pangsa pasar wisatawan mancanegara. Sebaliknya, para pengusaha mengalami dilema. Di satu sisi ditekan oleh kebijakan mengakomodir karyawan terhadap jaminan kesehatan BPJS, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak menyiapkan faskes tingkat pertama di pulau.

‘’Terdapat ribuan karyawan hotel di tiga gili yang menggantungkan hidup, ya ekonominya, ya kesehatannya. Kalau terjadi apa-apa, karyawan kami sakit, jadi ada fasilitas kesehatan pratama yang bisa diakses.’’

‘’Di satu sisi kami pengusaha diminta bekerja sesuai UU, memasukkan karyawan ke BPJS tetapi di sisi lain, Faskes tidak disiapkan. Tetapi kami yakin pemerintah akan menyiapkan, apalagi Jetty sudah mulai dibangun,’’ katanya optimis.

Terpisah, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., usai membuka event Rebo Bontong, mengatakan dukungan provinsi sudah mengalir ke Lombok Utara, termasuk alokasi toilet. Namun demikian, diakuinya fasilitas umum kebersihan di objek wisata relatif masih kurang karena banyaknya objek wisata di KLU.

Baca juga:  Enam Kapal Pesiar Menyusul Masuk di Pelabuhan Internasional Gili Mas

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pariwisata telah mereferensikan 26 titik objek wisata yang bisa menjadi destinasi wisata publik. Dari 26 titik itu, diperkirakan membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana umum, seperti mushala, toilet, menata areal parkir di seputaran objek wisata tersebut.

‘’MCK ini kemarin banyak, tetapi belum cukup menurut saya. Karena jumlah wisatawan yang datang ke Gili ini kan, tinggi sekali,’’ katanya.

Najmul berasumsi apabila kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan saja 2.600 orang sehari, sementara perbandingan pemakaian MCK 1:50, maka setidaknya harus ada 50 unit MCK di satu gili saja. Untuk menyediakan jumlah fasum sebanyak itu, tentu membutuhkan sinergi antara provinsi dan kabupaten.

Pemda Lombok Utara sendiri, tetap mengintervensi penataan di tiga gili baik dari aspek infrastruktur jalan, juga fasilitas umum termasuk PJU dan toilet.

Desa Gili Indah yang memiliki ratusan hotel dan restoran, diakui menjadi sumber penyumbang PAD. Oleh karena itu, dalam kebijakan daerah diatur bahwa wilayah uang menyumbang PAD dominan mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi yang lebih besar.

‘’Bisa dilihat pembagian pajak daerah kepada daerah penghasil. Pajak hotel dan restoran yang dibagikan ke gili selalu melebihi desa lain. Kita mengatur karena rumusnya daerah penghasil selalu mendapatkan bagian lebih besar,’’ pungkasnya. (ari)