Dukung Wisata Halal, Pemerintah akan Terbitkan Perpres Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok

Islamic Center NTB, salah satu ikon wisata halal di NTB. (Humas NTB/Jibeng)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat memberi  perhatian  serius dalam mendukung pengembangan wisata halal di Pulau Lombok. Lewat program Indonesia Tourism Development Project (ITDP) yang dibiayai Bank Dunia, pengembangan pariwisata Pulau Lombok dilakukan berbasis wisata halal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP menjelaskan, sekarang Pemprov NTB dan lima kabupaten/kota di Pulau Lombok sedang menyusun dokumen teknis masterplan pariwisata terintegrasi Pulau Lombok. Setelah dokumen teknis masterplan pengembangan pariwisata Pulau Lombok selesai, maka Pemerintah Pusat akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

‘’Intinya kita (NTB) moslem friendly tourism. Kebersihan, kesehatan dan keramahtamahan, itu moslem friendly termasuk makanannya termasuk halal,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin terkait pengembangan wisata halal di NTB.

Ia menepis anggapan yang mengatakan, pengembangan wisata halal di NTB sudah tidak gencar lagi. Ardhi menjelaskan, pengembangan wisata halal tak sebatas sertifikasi restoran dan hotel. Tetapi pengembangan wisata halal adalah bagaimana menjadikan Lombok, NTB sebagai daerah tujuan moslem friendly tourism.

Untuk pengembangan pariwisata di Pulau Lombok berbasis wisata halal, memang sedang dibuat masterplan pariwisata terpadu atau Integrated Tourism Masterpaln (ITMP). Dokumen teknis mengenai pengembangan pariwisata Pulau Lombok nantinya akan dibuat Peraturan Presiden (Perpres).

‘’Kita harus komit menata akses, membangun destinasi dan menyiapkan masyarakat,’’ katanya.

Baca juga:  Dekranasda Dorong NTB Jadi Pusat Busana Muslim Nasional

Ardhi menambahkan, dalam perencanaan pengembangan pariwisata Pulau Lombok ke depan harus di-sounding dengan kabupaten/kota. Pengembangan pariwisata terpadu/terintegrasi di Pulau Lombok, melibatkan lima kabupaten/kota. Yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

‘’Kalau dia sudah jadi Perpresnya, maka kita di daerah akan menindaklanjuti dengan aturan-aturan turunannya. Pertama, paling dekat terkait dengan penataan destinasi wisata,’’ terang Ardhi.

Karena sejak awal kabupaten/kota ikut dalam penyusunan ITMP. Maka dari  situlah dibuat instrumennya mengenai komitmen membenahi dan menata destinasi wisata. Sehingga, untuk penataan destinasi wisata, mau tidak mau harus dianggarkan dalam APBD masing-masing, selain ada dukungan dari pemerintah pusat.

‘’Jangan sampai pusat komit, kita daerah tidak komit. Ndak

boleh. Kita harus punya komitmen juga. Kita harus lebih kuat lagi komitmennya,’’ kata Ardhi.

Dijelaskan dokumen teknis soal ITMP ini akan tuntas November mendatang. Setelah itu akan dibuat Perpres mengenai pengembangan pariwisata terintegrasi Pulau Lombok. Disebutkan, ada empat destinasi utama ang fokus dikembangkan. Yakni kawasan Mandalika dan sekitarnya, Kawasan Mataram Metro, Kawasan Senggigi dan tiga gili serta kawasan Rinjani.

Mengenai pengembangan Islamic Center (IC) NTB sebagai ikon wisata halal, Ardhi mengatakan dari sisi kelembagaan, pengelolannya akan dipindah. Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Dinas Pariwisata. Selain itu akan dilakukan penataan kawasan IC.

Baca juga:  Dekranasda Dorong NTB Jadi Pusat Busana Muslim Nasional

‘’Dengan ditangani Dinas Pariwisata, penanganannya bisa lebih profesional. Kita pastikan di situ ada tour guide. Ketika wisatawan datang ke sana, tidak dibiarkan sendirian. Ketika ada di situ, ada yang mendampingi,’’ katanya.

Bahkan, IC NTB akan ang berada di sebelah barat sampai masjid Attaqwa Mataram juga akan dilakukan penataan. Sehinggga, ke depan, selain sebagai pusat informasi wisata halal. IC juga menjadi pusat peradaban Islam di NTB.

Diketahui, untuk mendukung keberadaan KEK Mandalika. Bank Dunia dan Pemerintah Pusat lewat ITDP akan  fokus mengembangkan 13 kawasan prioritas pembangunan pariwisata di Pulau Lombok. Bank Dunia bersama pemerintah pusat menetapkan Lombok sebagai salah satu lokasi selain Borobudur dan Danau Toba.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Ir. Azhar, MM menjelaskan khusus untuk NTB, program ITDP akan fokus pada 13 kawasan prioritas. Ke-13 kawasan prioritas yang akan dikembangkan tersebut adalah Senggigi, Tanjung,  kawasan tiga gili (Air, Meno dan Trawangan). Kemudian Kota Mataram, Mandalika, Sekotong, Teluk Mekaki, Kawasan Guling, Kecamatan Sekotong Lombok Barat.

Selanjutnya, Bukit Jogo, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah, Pantai Pink, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selong Balanak, Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Selain itu, Tanjung Aan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, Gunung Rinjani, Kecamatan Sembalun Lombok Timur. (nas)