Empat Kasus Naik Penyidikan

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

EMPAT kasus dugaan penyimpangan proyek yang tergolong besar di Kota Bima secara bertahap sudah dilakukan ekspose atau gelar perkara. Kasus itu di antaranya, dua paket proyek dam di Kecamatan RasanaE Timur, pembebasan lahan relokasi banjir, proyek Taman Amahami dan Masjid Terapung.  Prosesnya sudah masuk penyelidikan Pidsus dan ditargetkan Juni naik tahap penyidikan.

Lima paket proyek di Kota Bima dalam bidikan Kejaksaan Tinggi NTB itu dikerjakan antara tahun 2016 – 2018 itu, dengan nilai total mencapai sekitar Rp 36,1 miliar.

Rincian paket proyek itu, Taman Amahami senilai Rp8,5 miliar, proyek masjid terapung di kawasan sama senilai Rp12,5 miliar dan lahan relokasi banjir senilai Rp2,5 miliar. Indikasi awal, volume pekerjaan dan pengadaan diduga tak sebanding dengan besarnya uang negara yang dikeluarkan.  Dua paket lainnya dam senilai Rp5,6 dan Rp2,2 miliar, diduga pekerjaannya bermasalah karena ambruk digerus banjir.

Masing-masing kasus itu sudah dilakukan ekspose bertahap sejak 7 Mei lalu. Menurut juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH, penanganan empat perkara ini ditarget rampung di tingkat penyelidikan dan segera dinaikkan ke tahap penyidikan. ‘’Sesuai arahan Pak Kajati, target naik penyidikan Juni nanti,’’ kata Dedi.

Khusus dua paket  dam di Kecamatan RasanaE Timur, ditangani langsung oleh Pidsus.  Tim penyidik  pernah melakukan cek fisik dan meminta keterangan terkait proyek Dam Dadi Mboda yang dibangun dengan anggaran Rp 2.247.517.000. Proyek kedua, rekonstruksi Dam Kapao di Kelurahan Lampe tahun 2017 senilai Rp 5.653.043.000. Dua proyek tahun anggaran 2017 sumber anggarannya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima sebagai proyek infrastruktur pascabencana. Kepala BPBD dan PPK sudah dipanggil dan dimintai keterangan.

Sedangkan tiga proyek lainnya, berawal dari penyelidikan di Bidang Intelijen. Seperti kasus lahan relokasi banjir, dari hasil ekspose 7 Mei lalu, diputuskan penyelidikannya dialihkan ke Pidsus. Modus kasus ini, dugan mark up pembebasan lahan di kawasan perbukitan Kelurahan Sambinae.

Keputusan sama diambil pada penanganan kasus masjid terapung dan Taman Amahami. Terkait dua proyek ini, tim penyidik bahkan sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilakukan audit investigasi. Dua kasus ini juga ditargetkan naik penyidikan Juni nanti. (ars)