Sekolah Swasta Harapkan Aturan PPDB di Sekolah Negeri Dipatuhi

Muhiddin (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Sekolah swasta mengharapkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB maupun sekolah negeri mematuhi aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri tahun pelajaran 2018/2019. Diharapkan sekolah negeri mematuhi kuota penerimaan siswa sehingga sekolah swasta tidak kekurangan siswa baru.

Kepala SMA Hang Tuah 3 Mataram, Muhiddin, S.Pd., ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 16 Mei 2019 mengatakan, pihaknya mengharapkan PPDB SMA negeri dengan ketentuan zonasi di tahun pelajaran 2019/2020 bisa lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan Dinas Dikbud maupun sekolah mematuhi ketentuan PPDB. “Harapan kita bisa lebih baik dari dulu, agar sekolah swasta hidup kembali,” harapnya.

Muhiddin menyarankan agar sekolah negeri mematuhi ketentuan terutama berkaitan dengan kuota yang diberikan di satu sekolah. Ketika sekolah negeri mau membatasi diri, maka sekolah swasta bisa mendapatkan siswa. Belakangan ini banyak sekolah swasta yang mendapatkan siswa cukup minim.

“Intinya mematuhi ketentuan, sekolah negeri membatasi diri sehingga sekolah swasta dapat siswa, jika tidak dapat siswa, maka sekolah swasta itu akan kesusahan,” ujar Muhiddin.

Namun demikian, Muhiddin menekankan, sekolah swasta juga harus membenahi diri. Proses pembelajaran di sekolah swasta juga harus berjalan dengan baik. Termasuk mempersiapkan guru yang mengajar. Di SMA Hang Tuah 3 Mataram sendiri mengevaluasi guru yang tidak bertanggung jawab. Kini tengah dilakukan perekrutan guru di SMA Hang Tuah 3, pihaknya akan melakukan seleksi ketat. “Sekolah swasta juga membenahi diri. Itu termasuk pembenahan internal,” katanya.

Nantinya juga sekolah swasta harus mau mempromosikan sekolah. SMA Hang Tuah 3 sudah menyiapkan brosur dan mengirim bapak dan ibu guru ke SMP-SMP untuk menyebarkan brosur penerimaan siswa baru. Spanduk dan alat pendukung lainnya juga disiapkan agar SMA Hang Tuah 3 bisa disosialisasikan ke masyarakat.

Di tahun ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK mengatur bahwa sekolah harus menerima 90 persen siswa yang berasal dari zonasi sekolah. Sementara lima persen berasal dari jalur prestasi, dan lima persen lagi jalur perpindahan orang tua/wali.

Sebelumya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Rusman menegaskan, pihaknya akan menekankan kepada sekolah negeri agar mematuhi ketentuan Juknis PPDB nantinya. Tidak boleh lagi sekolah negeri menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan. (ron)