Jenazah TKI NTB Telantar, Kasdiyono Soroti Imigrasi

MNS. Kasdiyono dan Andrey S. Isak (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kabar soal telantarnya jenazah seorang TKI asal Kota Mataram yang meninggal di Malaysia, memantik tanggapan dari Wakil Ketua Komisi V (Bidang Ketenagakerjaan) DPRD NTB, H. MNS. Kasdiyono. Terlebih, TKI tersebut diketahui bekerja dengan menggunakan paspor pelancong.

Terbitnya paspor untuk TKI ini, menurut Kasdiyono harus menjadi pembelajaran bersama. Sebab, ia meyakini hal ini tidak terlepas dari keteledoran pihak Imigrasi selaku pihak yang menerbitkan paspor untuk yang bersangkutan.

“Memang aturan itu mengatur bahwa dia (Imigrasi) tidak berhak menolak. Karena hak setiap warga negara untuk mendapatkan paspor, ketika dia sudah memenuhi syarat,” ujar Kasdiyono.

Namun, Kasdiyono menyerukan, Imigrasi seharusnya menerapkan prosedur yang lebih ketat dalam menerbitkan paspor bagi mereka yang terindikasi akan berangkat bekerja dengan mengandalkan paspor pelancong.

Pengetatan ini, sarannya, bisa dilakukan saat TKI yang bersangkutan melalui proses wawancara. Dari proses wawancara dengan TKI, Kasdiyono meyakini Imigrasi akan mudah mengetahui motif seseorang untuk mendapatkan paspor.

Dengan pengetatan mekanisme pemberian paspor melalui wawancara ini, Kasdiyono meyakini kejadian seperti yang menimpa TKI asal Kota Mataram ini bisa diantisipasi.

“Karena kalau sudah begini, kita terima masalah saja. Untuk mengurus deportasi dan lain sebagainya. Dan tolonglah ini diperbaiki oleh Imigrasi dan kita semua,” ujarnya.

Kasdiyono juga menegaskan dirinya sependapat dengan rencana sejumlah pemangku kepentingan untuk membentuk Satgas untuk menangani persoalan TKI ini.

Baca juga:  Jaringan Transnasional TPPO Suriah Belum Terungkap

Sebelumnya, Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Andrey S. Isak menjelaskan soal mekanisme pemberian paspor untuk TKI ini. Ia mengutarakan rumusan pasal 2 UU RI No 6/2011 tentang Keimigrasian, yang intinya menyebut setiap orang berhak memiliki paspor.

“Entah dia mau kemana mau ngelakuin apa itu terserah dia. Tapi imigrasi punya kewenangan untuk tidak memberikan paspor kalau ada indikasi yang bersangkutan TKI nonprosedural,” jelasnya.

Andrey menjamin tidak ada pemalsuan data administrasi kependudukan dalam pengurusan paspor, seperti yang selama ini kerap dituduhkan. Sebab, sejak September 2018 lalu Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sudah punya akses ke data kependudukan Kemendagri RI.

“Saat ini sudah tidak mungkin orang untuk memalsukan data atau menambah usia untuk membuat paspor,” sebutnya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan catatan Imigrasi Mataram yang sudah menolak permohonan paspor 17 orang karena terindikasi akan menjadi TKI nonprosedural. “Jadi kita hanya muara dari proses pemberangkatan TKI ini,” kata Andrey.

Dia menambahkan pemalsuan dokumen terindikasi dilakukan pada saat calon TKI mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti KTP atau KK.

“Kenapa juga itu beredar di masyarakat kalau itu palsu karenanya kita buat sistem aplikasi yang mengambil data dari Disduk jadi tidak ada lagi yang bilang imigrasi memalsukan data,” paparnya.

Baca juga:  TKW Korban Kebakaran di Arab Saudi Tak Terima Asuransi

Imigrasi sebelumnya, sambung Andrey, mencoba menambah persyaratan paspor seperti dengan tiket pulang pergi atau syarat saldo rekening Rp50 juta bagi yang hendak bepergian dengan tujuan wisata.

“Tiket pulang pergi, mereka ini bisa menunjukkan. Syarat Rp50 juta, kita disomasi. Terakhir saya pernah batalkan paspor saya dilaporkan ke Ombudsman. Ini bukan antara kita kasih dan tidak kasih. Ini kita laksanakan fungsi,” jelasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini, jenazah TKI asal Kota Mataram telantar di negeri jiran. Keluarga tak mampu menanggung biaya tebus dan mengangkut jenazah yang nilainya hingga Rp30 juta.

TKI itu diketahui bernama Herman Mahsun (35) asal Lingkungan Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Almarhum berangkat lima bulan lalu, namun melalui jalur tidak resmi. Ia berangkat menggunakan paspor pelancong tanggal 13 Mei 2016 lalu.

‘’Meninggalnya sudah dua minggu yang lalu. Sampai sekarang kami dari pihak keluarga belum mampu menebus biaya pemulangan,’’ kata Taufik, keluarga almarhum.

Almarhum diketahui meninggal setelah mengidap penyakit radang paru paru. Sempat dirawat di  Hospital Sungai Buloh, Petaling District, Selangor, Malaysia. Namun sekitar dua pekan lalu meninggal dunia. ‘’Sampai hari ini tidak jelas, karena biaya tebus di rumah sakit sampai 13.000 ringgit, sekitar  24 juta. Belum termasuk ongkos pemulangan,’’ kata Taufik. (aan/why/ars)