Pemilu di NTB Berlangsung Sangat Transparan, Jurdil dan Demokratis

Suasana hari terakhir rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi,  Minggu, 12 Mei 2019. Secara umum situasi Pemilu di NTB jurdil, transparan dan demokratis. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Akhirnya, tahapan rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi NTB berakhir. Penyelenggara menarik kesimpulan secara umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD dan DPD memenuhi asas jujur adil (jurdil), sangat transparan dan demokratis.

“Soal asas, Pemilu kita saya rasa sudah sesuai. Jujur, adil dan transparan, ini bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di NTB,’’ kata Ketua KPU NTB, Suhardi Soud ditemui di sela-sela rekapitulasi suara Minggu, 12 Mei 2019 di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Soal asas jurdil dan transparan, diisyaratkannya sudah terjadi pada saat tahapan, mulai dari proses pencoblosan sampai dengan perhitungan suara dan rekapitulasi di semua tingkatan. Termasuk proses rekapitulasi di tingkat provinsi, meski akhirnya diperpanjang sejak Kamis (9/5) hingga Minggu, 12 Mei 2019.

Rekapitulasi di tingkat KPU NTB itu, menandai proses akhir di tingkat provinsi setelah tuntas sejak di TPS, PPK dan pleno di KPU Kabupaten dan Kota.

‘’Nah, kenapa harus direkap secara berjenjang? Itu kan bagian dari tahapan transparansi dan akuntabilitas. Apabila ada problem di TPS , maka selesaikan di tingkat TPS. Jika tidak, lanjutkan di tingkat kecamatan. Kalau belum selesai, maka penyelesaiannya di  tingkat kabupaten. Begitu juga dari provinsi ke nasional nanti,’’ demikian penjelasan Suardi menekankan soal asas Pemilu jurdil dan transparan.

Baca juga:  Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

Sempat ada dinamika, protes soal formulir  D B2 tingkat kabupaten dan kota yang tidak dibahas. Tentu, kata dia, ada mekanismenya.  Sebab locus yang dibahas di tingkat KPU Provinsi tersebut, merupakan level Presiden, DPRD dan DPR RI. ‘’Sehingga apapun hasil D B2 di sana, ya selesai di sana juga (KPU Kabupaten/Kota),’’ tegasnya.

Keraguan  soal jurdil dan transparan karena masih ada tudingan kecurangan, dijawab santai Suhardi Soud. Sejak awal, sudah disampaikan mekanisme dari TPS berjenjang sampai kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Jika ada yang terindikasi dianggap kecurangan, mekanisme peradilan sudah terbuka.

‘’Nanti kan hasil bisa digugat. Kalau ada pelanggaran administrasi bisa digugat. Jadi, platformnya berbeda, harus bisa kita tempatkan pada locus masing masing,’’ paparnya.

Terkait soal asas demokratis, ia juga menjamin asasnya sudah terpenuhi. Terbukti, partisipasi masyarakat sangat tinggi, bahkan NTB di atas rata rata nasional, mencapai 77,55 persen. ‘’Itu artinya, secara demokratis, masyarakat sudah melaksanakan haknya untuk memilih pemimpin, mulai dari DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan tingginya partisiasi, ini berarti  pemimpin yang dihasilkan memang dilahirkan dari pilihan masyarakat. Ini esensi dari demokrasi langsung itu,’’ tegasnya.

Baca juga:  Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

Bawaslu Akui Transparan

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB Khuwailid, S.Ag, MH mencermati transparansi itu sudah tercermin dari proses rekapitulasi.  ‘’Sampai hari ini (kemarin, red), proses rekapitulasi kita sudah  menjaga prinsip transparan, termasuk oleh KPU,’’ kata Khuwailid di tempat sama.

KPU di tingkat kabupaten dan kota sudah mampu menjelaskan  secara detail  soal kronologi diperolehnya rekapitulasi data. Pihaknya memberi apresiasi kepada KPU daerah, seperti Kabupaten Bima yang mampu menjelaskan secara rinci perolehan suara semua tingkatan. Meski demikian, masih ada saja daerah yang diberikan catatan, namun tidak terlalu prinsip, hanya soal sinkronisasi data.

Situasi ini menurutnya  patut disyukuri, karena seluruh proses dan tahapan Pemilu sudah berjalan dengan baik. ‘’Hanya tinggal Loteng yang masih berporses,’’ ujarnya.

Demikian juga soal asas  demokratis, jika ukurannya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan disinkronkan dengan jumlah yang mencoblos. Jika ukurannya, DPK, dia semakin setuju demokratis itu sudah tercapai di NTB karena penambahannya signifikan.

‘’Artinya, secara  umum, bagus. Saya tegaskan lagi, sampai  hari ini memang sangat trasnparan, jurdil dan demokratis,’’ pungkasnya. (ars)