Kejaksaan Ajukan Audit Kasus LCC

Dedi Irawan - Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB mengajukan permintaan audit kasus agunan lahan Lombok City Center (LCC). Permintaan itu sudah direspons Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  dengan meminta dokumen tambahan.

Permintaan audit awal untuk mengidentifikasi indikasi kerugian negara yang timbul dalam proses agunan lahan LCC mencapai 8,4 hektar. Di mana diketahui sebelumnya, lahan untuk penyertaan modal itu diduga diagunkan PT. Tripat kepada PT. Bliss senilai Rp9,5 miliar untuk lahan seluas 4 hektar lebih.

‘’Itu sifatnya koordinasi saja dengan BPKP. Koordinasi awal untuk ke arah  penyelidikan kita minta audit,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH Jumat, 10 Mei 2019.

Koordinasi dengan BPKP ini direncanakan diawali dengan ekspose. Bahan-bahan penyelidikan di Pidsus akan disampaikan, akan jadi pertimbangan BPKP melakukan audit.

Baca juga:  Kasus “Marching Band” Buntu, KPK Sarankan Penyidik Ikuti Petunjuk JPU

Dedi mengaku belum tahu persis, apakah permintaan terkait audit investigasi atau audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Namun dipastikannya, permintaan audit itu masih konteks untuk investigasi, mendalami indikasi pidana awal.

“Audit ini bisa jadi sebagai dasar awal untuk menguatkan ke tahap penyelidikan. Idealnya memang audit itu saat kasus naik penyidikan. Tapi ini kan awal-awal seperti itu, sifatnya koordinasi saja BPKP dengan Kejati,’’ jelasnya.

Sejauh ini belum ada informasi diterimanya dari Pidsus soal koordinasi lanjutan. BPKP belum memberi kepastian kapan akan dilakukan audit, sebab akan tergantung juga kesiapan dokumen dari Pidsus.

Selain menjelaskan soal rencana audit, Dedi Irawan juga memastikan penyelidikan kasus ini masih berjalan. Saksi yang berpeluang akan dipanggil adalah mantan Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony, setelah sebelumnya sejumlah pejabat Pemda Lobar baik yang aktif maupun purna  tugas dipanggil.  ‘’Iya, semua pihak yang berkaitan dengan masalah ini akan dipanggil,’’ ujarnya.

Baca juga:  Jaksa Kebut Pemeriksaan Saksi Kasus APE TK/PAUD Kota Bima 2018

Sementara pihak BPKP yang dikonfirmasi soal rencana audit itu, masih menunggu kepastian dari penyidik Pidsus.  Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo membenarkan sudah ada permintaan audit dari penyidik Pidsus Kejati NTB beberapa waktu lalu. Tapi belum dilakukan ekspose untuk mendengarkan penjelasan penyidik terkait kelengkapan dokumen. ‘’Kita masih tunggu dari penyidik untuk rencana eksposenya,’’ ujarnya singkat. (ars)