Kawal Suara, Caleg Petahana Hadiri Pleno KPU NTB

Kapolda NTB, Nana Sujana, Danrem 162/WB, Ahmad Rizal Ramdhani, Kabinda dan sejumlah pejabat lainnya, hadir dalam rapat pleno terbuka Pemilu 2019. (Suara NTB/humaspoldantb) (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu 2019 di tingkat Provinsi sudah mulai digelar KPU NTB pada Selasa, 7 Mei 2019. Namun, proses pleno dari awal mulai dibuka, langsung diwarnai hujan pertanyaan dari pihak Bawaslu.

Pihak Bawaslu langsung meminta KPU untuk menskors kegiatan rapat pleno sampai KPU memberikan kepastian soal urutan kabupaten/kota yang akan melakukan rekapitulasi.

‘’Kita minta kegiatan ini diskors beberapa saat, sehingga kami bisa mengetahui pleno ini dimulai dari kabupaten/kota mana,’’ kata Komisioner Bawaslu NTB, Umar Ahmad Seth.

Umar juga meminta penjelasan dari KPU terkait dengan form DB2 yang berisi catatan kejadian di kabupaten/kota dan seperti apa penyelesaiannya. Sehingga jika ada permasalahan yang masih belum tuntas, maka akan dituntaskan dalam forum pleno provinsi ini. ‘’Kita semua dalam keadaan kosong, kita tidak tahu mau menyelesaikan perosoalan mana,’’ katanya.

Setelah mendengar pertimbangan dari pihak Bawaslu, KPU pun memutuskan untuk menskors rapat pleno selama 30 menit. Namun demikian, setelah skors dicabut dan KPU sudah menjelaskan pertanyaan Bawaslu. Bawaslu kembali meminta agar rapat pleno ditunda sampai pukul 14.00 Wita.

Baca juga:  Safari Ramadhan di Dompu, Gubernur Apresiasi Sikap Warga di Pemilu 2019

‘’Terkait dengan proses rekapitulasi mana yang akan kita mulai duluan, yang jelas kabupaten yang sudah menyelesaikan paling pertama, jadi berdasarkan urutan selesainya di kabupaten,’’ jelas Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud.

‘’Jadi urutan yang akan membacakan hasilnya mulai dari, KSB, kemudian Sumbawa, Dompu, KLU dan Lotim dan Lobar. Ini sebagai penghargaan kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan sesuai dengan urutan,’’ sambungnya.

Namun demikian, setelah mendapat penjelasan dari KPU, pihak Bawaslu tetap kembali meminta agar rapat pleno diskors hingga siang. Alasannya sampai saat ini, Komisioner Bawaslu dari kabupaten/kota belum ada yang sampai Mataram. Mereka akan sampai setelah siang.

Permintaan Bawaslu tersebut sempat ditolak oleh sejumlah saksi dari peserta Pemilu. Sebab hal itu hanya dinilai akan memperlambat proses pleno. Padahal tanpa kehadiran Bawaslu kabupaten/kota sekalipun, tidak mengganggu jalannya pleno.

Baca juga:  Safari Ramadhan di Dompu, Gubernur Apresiasi Sikap Warga di Pemilu 2019

Namun demikian, setelah mendengar pertimbangan dari berbagai pihak, KPU akhirnya memutuskan untuk menunda pleno sampai siang hari, sembari menunggu pihak Bawaslu dari kabupaten/kota hadir di tempat.

Pantauan Suara NTB di lokasi rapat pleno, sejumlah pejabat hadir. Mulai dari Kapolda NTB, Brigjen Pol. Nana Sujana, Danrem 162/WB,Kol.CZI. Ahmad Rizal Ramdhani, Kabinda, Ketua DPRD NTB dan perwakilan dari Pemprov NTB.

Selain itu, sejumlah peserta Pemilu juga terlihat hadir, turun langsung memantau jalannya proses pleno. Kemudian sejumlah Caleg petahana juga terlihat hadir seperti, H. Muzihir dari PPP, Umar Said dari Golkar dan juga Busrah Hasan.

Umar Said yang dikonfirmasi terkait kehadirannya mengaku karena ia mendapat informasi bahwa perolehan suara di Lobar diduga dicurangi. Karena itu ia terpaksa harus turun langsung untuk menjadi saksi. ‘’Jangan sampai kursi yang sudah kita raih ini hilang,’’ katanya. (ndi)