Pleno Tingkat Provinsi Dimulai, Empat Daerah Belum Rampung

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Meskipun proses pleno rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 di tingkat KPU Kabupaten/Kota belum rampung seluruhnya. KPU NTB tetap menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat provinsi pada Selasa, 7 Mei 2019.

Rapat terbuka rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 oleh KPU NTB akan mulai digelar hari ini dan rencananya akan digelar selama tiga hari. ‘’Insya Allah kita akan mulai pleno besok (hari ini) 7-9 Mei target kita. Meskipun kita dijatah sampai tanggal 12 mei,’’’ ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud yang ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Mei 2019 kemarin.

Sampai saat ini katanya, ada enam daerah kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan proses rekapitulasi dan hasilnya telah diantarkannya ke KPU NTB. Enam daerah tersebut yakni, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan KSB.

Baca juga:  Safari Ramadhan di Dompu, Gubernur Apresiasi Sikap Warga di Pemilu 2019

‘’Jadi yang belum itu adalah Lombok Tengah, Mataram, Bima,  Kota Bima. Tapi sembari kita melakukan pleno kabupaten/kota yang lain, harapan kita dari empat daerah itu nanti menyusul. Kenapa kita juga mulai karena memang sudah masuk tahapannya dan sebagian besarnya sudah selesai,’’ katanya.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan rapat pleno terbuka, KPU sebelumnya telah menggelar rapat persiapan dengan berbagai pihak. Terutama dalam hal menjaga situasi pengamanan pada saat prosesi rekapitulasi berlangsung.

‘’Tadi sudah kita rapat koordinasi  pengamanan, yang boleh hadir ikut pleno itu adalah para undangan, saksi peserta Pemilu dan Bawaslu. Nanti dalam pleno itu  selain kita melakukan rekapitulasi, kita juga akan melihat apa problemnya,’’ jelasnya.

Baca juga:  Safari Ramadhan di Dompu, Gubernur Apresiasi Sikap Warga di Pemilu 2019

Dalam pleno rekapitulasi suara di KPU NTB, akan merekap perolehan suara masing-masing peserta Pemilu dan menetapkannya dalam berita acara penetapan. Namun demikian yang akan ditetapkan oleh KPU Provinsi yakni perolehan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi.

‘’Tugas kita adalah merekap hasil suara dan menetapkan perolehan suara.  Untuk DPRD kabupaten/kota maka kita berikan berita acara dan penetapan dengan surat keputusan (SK). Begitu juga dengan DPRD Provinsi, kita tetapkan SK. Nah untuk DPD, DPR RI dan Presiden itu kewenangan KPU Pusat,’’ jelasnya. (ndi)