Lindungi TKI Lewat Bursa Kerja dan Pengetatan Paspor

Andrey S Isak - Jose Rizal - MNS. Kasdiyono (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemberangkatan TKI ilegal ke luar negeri disinyalir menjadi pintu masuk terbesar terjadinya praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak mengherankan  NTB kemudian tercatat sebagai salah satu daerah dengan indikasi penempatan TKI ilegal terbesar yang kemudian menjadi ladang paling subur bagi tempat terjadinya praktik TPPO.

Ditelisik lebih jauh, praktik TPPO tidak saja terjadi karena besarnya praktik pemberangkatan TKI ilegal. Tapi pemberangkatan TKI lewat jalur resmi juga tidak menutup kemungkinan orang menjadi korban praktik kejahatan TPPO. Pasalnya, dari beberapa pengungkapan kasus deportasi TKI, ditemukan mereka memiliki dokumen resmi.

Hal itu juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan ketenagakerjaan, H. MNS. Kasdiyono dalam Diskusi Terbatas Suara NTB bertema ‘’Melindungi TKI dari Ancaman TPPO”. Kasdiyono menyebutkan, pemberangkatan TKI lewat jalur resmi yang dia sebut dalam istilah ‘’jalur kanan’’, tidak tertutup kemungkinan menjadikan orang sebagai korban TPPO.

Dalam kasus pengungkapan TKI ilegal selama ini juga memperlihatkan banyak di antara mereka memiliki dokumen resmi.  Hal itu mengindikasikan para TKI ilegal itu sesungguhnya berangkat dengan legal. Namun dalam perjalanannya, mereka melarikan diri lantaran menemukan tempat kerja yang tidak sesuai dengan harapan yang dijanjikan.

‘’Kalau kita bertanya apakah ‘’jalur kanan’’ (resmi) ini sangat potensial untuk pratik TPPO? Ya, karena TKI yang gelap (tanpa dokumen) di luar negeri bisa saja dia awalnya adalah legal entry dan kemudian menjadi illegal stay. Karena dia melarikan diri, dan itu apakah bisa kita sebut sebagai perdagangan orang? Karena kalau kita lihat data deportasi, rata-rata mereka punya paspor,’’ tandasnya.

‘’Sehingga yang dimaksudkan TPPO itu tidak saja hanya yang lewat ‘’jalur kiri’’ (tidak resmi). Sebab mereka rata-rata punya dokumen perjalanan dan mereka juga pasti tidak bim salabim bisa berada di luar, ada pintu keluar yang mereka lewati. Nah disinilah peran Imigrasi dalam melakukan proteksi terhadaap setiap orang yang ke luar itu,’’ sambungnya.

Kasdiyono menekankan, dalam permasalahan TKI ilegal ini, pihak Imigrasi memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pencegahan pemberangkatan TKI ilegal. Pasalnya Imigrasi-lah  yang menjadi pintu gerbang utama orang (TKI) ke luar masuk. Dalam proses teknis wawancara penerbitan paspor, ia berharap Imigrasi melakukan pengetatan terhadap pihak-pihak yang terindikasi akan berangkat menjadi TKI.

‘’Dari korban TPPO yang terungkap itu, mereka punya paspor dan pakai visa lancong. Sehingga ini patut kita menduga problemnya ada di pintu keluar. Memang kita tidak bisa mencegah orang ini keluar, kalau dia pergi ke Surabaya, tetapi ternyata kepergiannya itu untuk transit pergi ke luar negeri.  Di satu sisi juga kita tidak bisa menyalahkan Imigrasi karena ada undang-undang,’’ tegasnya.

Lebih jauh disampaikan Kasdiyono, ia melihat pemerintah juga masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri. Hal itu terlihat dari tidak optimalnya bursa kerja di Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi kerja.

‘’Bursa kerja kita tidak berfungsi dengan baik. Petugas pengantar kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja tidak jalan.  Saya turun di 10 ‘kabupaten/kota tidak ada satupun punya bursa kerja. Lalu bagaimana kita mau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kalau kita tidak punya data lengkap tentang pusat informasi pasar kerja,’’ paparnya.

Dengan absennya pemerintah dalam menyediakan informasi bursa kerja, tidak heran kemudian peran itu diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab. Seperti calo dan tekong. Selama ini  nyaris tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah terkait dengan informasi ketenagakerjaan jalur resmi.

‘’PPTKIS sudah dininabobokan dengan peranan calo dan tekong. Karena petugas pengantar kerja kita nol, sehingga calon dan tekong ambil peran. Lantas apakah kemudian kita akan salahkan calo dan tekong ini, menurut saya tidak. Justru dengan adanya calo dan tekong ini mestinya kita koreksi diri yang membiarkan rakyat kita bekerja tanpa memiliki perjanjian penempatan,’’ tegasnya.

Tidak berlebihan disebutkan Kasdiyono bahwa pemerintah juga pada dasarnya memiliki peran dalam membiarkan rakyatnya menjadi korban TPPO. Karena tidak mampu memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang baik dan memastikan rakyatnya yang bekerja ke luar negeri dalam status legal entry dan legal stay.

Karena itu, ia menyerukan kepada semua pemangku kepentingan untuk melakukan koreksi secara menyeluruh dalam proses penempatan TKI untuk menghindari masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

Ia menyebutkan, ada tiga pilar dalam pembangunan pengiriman TKI, yakni membangun kualitas TKI itu sendiri, kemudian PPTKIS bekerja profesional dalam melakukan penempatan kerja, serta pemerintah selaku pengendali program. Sinergi ketiga komponen itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab, sebut Kasdiyono, ketiganya terikat oleh hukum saling ketergantungan.

‘’Kemudian saya juga melihat permasalahan kita di pra-penempatan. Jangan-jangan kita adalah pelaku, secara umum mengatakan calo dan tekong. T tetapi di jalur resmi ini apakah tidak ada indikasi TPPO? Kita harus introspeksi, apa yang sudah dilakukan pemerintah  sudah sesuai dengan harapan untuk memberikan pelayanan pemberangkatan dengan proses mudah, murah, aman, cepat dan tepat,’’ jelasnya.

Terakhir disampaikan oleh politikus Partai Demokrat itu, TKI dari NTB tidak saja hanya terjerat dengan praktik percaloan, namun juga terjerat dengan praktik rentenir. Selama ini ia tidak pernah melihat upaya pemberdayaan diberikan kepada TKI untuk membuat mereka mandiri agar tidak kembali lagi menjadi TKI.

‘’Ini perlu kita gaungkan bahwa program TKI ini hanyalah satu alternatif. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa menjadi TKI satu-satunya cara mencari pekerjaan,’’ pungkasnya.

Dokumen Palsu

Ketua Umum Posnaker, Jose Rizal menyebutkan bahwa tidak herah jika  NTB saat ini disinyalir sebagai salah satu daerah tempat terjadinya TPPO terbesar di Indonesia dengan modus pemberangkatan TKI. Hal itu terjadi lantaran sebagian besar proses pemberangkatan TKI tidak melewati jalur resmi.

Maraknya pemberangkatan TKI lewat jalur ilegal itu terkonfirmasi dengan temuan Posnaker di lapangan yang memperlihatkan banyaknya masyarakat NTB yang menjadi TKI menggunakan dokumen indentitas kependudukan palsu. Terutama, syarat untuk kebutuhan pembuatan paspor sebagai dokumen paling penting bagi setiap orang yang bepergian ke luar negeri.

‘’Kami soroti tentang dokumen, banyak masyarakat kita yang membuat paspor dengan dokumen palsu, terutama dalam pemalsuan usia. Temuan kami di lapangan misalnya, bagaimana mungkin orang tamatan SMA bisa memiliki umur 30 tahun,’’ katanya.

Jose mengaku sangat heran, penggunaan dokumen palsu untuk pembuatan paspor tersebut bisa lolos di Imigrasi. Padahal di satu sisi, negara sudah memiliki sistem kependudukan cukup kuat dengan keberadaan KTP elektronik. Ia menggarisbawahi perlunya sinergi antara pihak Imigrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendalami data kependudukan seseorang yang terindikasi akan berangkat menjadi TKI dengan identitas palsu.

‘’Penempatan ilegal itu merusak struktur kependudukan kita. Bagaimana Imigrasi bisa menerbitkan paspor terhadap orang yang sudah terdeteksi menggunakan dokumen palsu, padahal ini sudah ada e-KTP. Ini sangat miris, dasar kependudukan negara ini adalah e-KTP,’’ tegasnya.

Jose menyebutkan, pemalsuan dokumen tersebut adalah awal mulanya orang banyak menjadi korban. ‘’Sehingga ini perlu ada tindakan terstruktur. Bagaimana kita merancang keberangkatan dan kepulangan TKI itu satu pintu, sehingga keberangkatan dan kepelungannya tercatat untuk menghindari korban TPPO ini,’’ pungkasnya.

Cegah Lewat Pengetatan Paspor

TKI asal NTB bisa terhindar dari menjadi korban perdagangan orang. Salah satunya dengan memperketat penerbitan paspor. Calon TKI nonprosedural bisa dicegah keberangkatannya bila tidak memenuhi syarat dokumen wajib perjalanan ke luar negeri tersebut.

Kasi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Andrey S Isak menjelaskan soal rumusan pasal 2 UU RI No 6/2011 tentang Keimigrasian, yang intinya menyebut setiap orang berhak memiliki paspor.

“Entah dia mau ke mana mau melakukan apa itu terserah dia. Tapi Imigrasi punya kewenangan untuk tidak memberikan paspor kalau ada indikasi yang bersangkutan TKI nonprosedural,’’ jelasnya.

Andrey menjamin tidak ada pemalsuan data administrasi kependudukan dalam pengurusan paspor, seperti yang selama ini kerap dituduhkan. Sebab, sejak September 2018 lalu Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sudah punya akses ke data kependudukan Kemendagri RI.

‘’Saat ini sudah tidak mungkin orang untuk memalsukan data atau menambah usia untuk membuat paspor,’’ sebutnya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan catatan Imigrasi Mataram yang sudah menolak permohonan paspor 17 orang karena terindikasi akan menjadi TKI nonprosedural. ‘’Jadi kita hanya muara dari proses pemberangkatan TKI ini,’’ kata Andrey.

Dia menambahkan pemalsuan dokumen terindikasi dilakukan pada saat calon TKI mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti KTP atau KK. ‘’Kenapa juga itu beredar di masyarakat kalau itu palsu karenanya kita buat sistem aplikasi yang mengambil data dari Disduk jadi tidak ada lagi yang bilang imigrasi memalsukan data,’’ paparnya.

Imigrasi sebelumnya, sambung Andrey, mencoba menambah persyaratan paspor seperti dengan tiket pulang pergi atau syarat saldo rekening Rp50 juta bagi yang hendak bepergian dengan tujuan wisata.

“Tiket pulang pergi, mereka ini bisa menunjukkan. Syarat Rp50 juta, kita disomasi. Terakhir saya pernah batalkan paspor dan saya dilaporkan ke Ombudsman. Ini bukan antara kita kasih dan tidak kasih. Ini kita laksanakan fungsi,’’ jelasnya.

Imigrasi memiliki kewenangan untuk menolak permohonan paspor apabila menemukan indikasi pengerahan TKI ilegal. Untuk mendapatkan paspor diperlukan verifikasi dokumen. Termasuk diantaranya pemohon paspor dengan tujuan umrah tanpa lengkap persyaratan rekomendasi dari Kemenag atau kabupaten/kota setempat.

‘’Kalau datanya itu tidak sinkron maka kita punya wewenang untuk menolak. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang menolak tanpa ada proses,’’ ucap Andrey. Selanjutnya, pengetatan paspor menyasar pada alumni deportasi negara tujuan. Polanya dengan memasukkan ke dalam daftar cekal keberangkatan atau permohonan paspor.

‘’Yang dideportasi itu di sistem kami sudah masuk daftar cekal. Termasuk ada yang mengajukan dan ternyata bermasalah di luar negeri maka sekarang dia tidak bisa membuat paspor,’’ pungkasnya.  (ndi/why)