Polda NTB Dukung Pembentukan Satgas

Yohanes A Selan - Ni Made Pujewati (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujewati, S.IK, MM mengatakan bahwa dalam hal penegakan hukum perdagangan orang, NTB baru bisa tegak kepala di tahun 2017. Sebelum tahun tersebut, NTB tak jauh-jauh dari lima besar dengan pengiriman TKI bermasalah terbanyak. Kala itu penanganan korban pun belum baik.

‘’Kami mendorong terbentuknya Satgas yang kemudian bermitra dalam aspek pencegahan, termasuk dalam proses penegakan hukum, penanganan korban yang disertai komitmen bersama,’’ cetusnya. Ajakannya untuk menangani TPPO sejak pencegahan merujuk pada warga NTB yang hendak menjadi TKI punya pengetahuan yang cukup. Baik dalam hal pengurusan dokumen sampai proses pemberangkatan agar sejak awal bisa membentengi diri.

‘’Pembelajaran kepada masyarakat bagaimana melindungi dirinya agar tidak mudah terimingi,’’ ujarnya. Dalam pandangannya, modus perdagangan orang sangat beragam. Tak terkecuali diperparah berkat dampak dari akses informasi dan pendidikan calon TK. Secara tidak langsung korban punya andil menjerumuskan dirinya. Hal tersebut dimanfaatkan para pelaku berikut jaringannya baik yang beraksi secara perorangan maupun perusahaan pengerah jasa TKI. Perbuatan pidananya diawali dengan menipu calon TKI dengan iming-iming gaji diserta dengan pemalsuan dokumen.

‘’Sampai kemudian korban tereksploitasi. Apakah itu badan hukum perorangan atau aparat harus mempertanggungjawabkannya. Dalam penegakan hukum kita harus menunjukkan bahwa proses rekrut, tampung, kirim, sampai dengan penempatan,’’ jelas Pujewati. Saat ini, pihaknya sedang menyidik tiga kasus TPPO dengan tujuan Suriah. Dari tiga kasus tersebut sudah ditetapkan lima tersangka dengan empat tersangka perekrut dan satu tersangka penampung dan pengirim.

Baca juga:  Butuh Insentif untuk Pengusaha

‘’Diakui memang (korbannya) 500 orang. Mungkin iya sejalan dengan data dari teman-teman. Kami juga ketika investigasi yang awalnya empat korban, bahkan bisa lebih dari 10 orang,’’ bebernya. Hal itu mengindikasikan bahwa korban TPPO tidak selalu TKI yang berangkat secara nonprosedural melainkan juga dugaan TKI yang diberangkatkan secara legal.

Persoalan SDM

Sementara itu, Kepala BP3TKI Mataram, Yohanes A Selan menyambut baik upaya yang dilakukan Pemprov NTB untuk perlindungan TKI. Yakni dengan mendirikan BLKLN yang akan menjadi pusat pelatihan calon TKI NTB sebelum dikirim ke luar negeri. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan Pemprov NTB bagus ke depannya.

‘’Bagus seperti yang dilakukan Disnakertrans. Supaya kita mengolah TKI itu, dari NTB sudah siap. Tidak ada pelatihan di luar,’’ katanya. Yohanes yang baru beberapa pekan menjadi Kepala BP3TKI Mataram ini mengatakan, proses pelayanan TKI lewat Lembaga Terpadu Satu Atas (LTSA) yang sudah berdiri di beberapa kabupaten cukup bagus. Menurutnya, hal ini akan mampu mencegah masyarakat menjadi korban TPPO. Persoalan dasar TKI bermasalah menurutnya, adalah Sumber daya Manusia (SDM). Berbicara masalah SDM, maka menyangkut persoalan anggaran. Menurutnya, perlu adanya sosialisasi ke masing-masing desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin menjadi TKI.

Baca juga:  Tingkatkan Literasi Keuangan, Putus Mata Rantai Kemiskinan

Yohanes menyatakan, persoalan SDM yang rendah menyebabkan masyarakat mencari jalan alternatif menjadi TKI. ‘’Masyarakat yang menjadi TKI bermasalah ini, berangkat tidak resmi. Kebetulan saya di Batam, selalu kita interview. Mereka lebih memilih jalur tidak resmi karena percaya dengan janji calo,’’ bebernya. Sepanjang calo masih dibiarkan berkeliaran, maka pengiriman TKI ilegal tetap akan jalan. Sehingga ia sependapat perlunya dibentuk Satgas Penanganan TKI Ilegal.

Yohanes mengatakan, apabila ada indikasi di desa A sekian puluh orang dikirim menjadi TKI secara ilegal. Apabila dideteksi, pasti ada pelakunya. Akan banyak pihak yang terlibat seperti calo, pengirim dan orang tua korban. Namun ia mempertanyakan apakah hal itu bisa diterapkan kasus TPPO. ‘’Saya pernah menjadi saksi ahli. Ndak pernah bisa diterapkan, makanya tumpul. Sekian ribu TKI yang bermasalah ndak akan selesai. Sampai kapan apa yang kita bicarakan ini selesai? Sepanjang masyarakat yang menjadi TKI paham menjadi TKI yang baik dan benar seperti apa,’’ tandasnya. (nas/why)