Galian C Tak Berizin, Jalan Raya Terancam Abrasi

Lokasi galian C di Dusun Luk Desa Samik Bangkol Kecamatan Kayangan yang dekat pinggir jalan. Aktivitas galian ini dikhawatirkan menyebabkan jalan bisa ambruk atau erosi. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Warga Dusun Luk, kembali diresahkan oleh galian C di perkampungan setempat. Selain lokasi di Luk Barat yang mengancam lingkungan, lokasi tambang di Kampung Klongkong yang berlokasi tidak jauh dari Galian C Dusun Luk Barat, ikut dikhawatirkan warga. Pasalnya, penggalian lahan hanya menyisakan jarak antara 3-4 meter dari bibir jalan.

Pemuda pengelola lingkungan Dusun Luk Barat, Hasupan, Jumat,  3 Mei 2019 mengakui, warga diresahkan oleh jarak penggalian yang mengancam bibir jalan raya. Mereka khawatir, bibir jalan raya amblas jika suatu saat diterjang hujan lebat.

“Jarak penggalian dari jalan raya sangat dekat sekali, mungkin menyisakan sekitar 4 meter,” kata Hasupan.

Dikuatkan Kadus Luk Barat, Isa Suroso, pihaknya sama sekali tidak tahu menahu aktivitas di eks tempat pembuangan sampah tersebut. Ia hanya mengetahui, pemilik lahan di lokasi galian adalah milik warga bernama Amaq Mirak. Luas areal tersebut sekitar 2 hektar.

“Informasi yang kami peroleh, penambangnya sama dengan yang di lokasi Luk Barat. Soal izin kami tidak tahu, karena Mentabeq Walar (izin) saja tidak,” keluhnya.

Pantauan koran ini, di lokasi tersebut sudah diterjunkan satu alat berat. Kejadian itu berlangsung beberapa bulan lalu. Setiap hari, sejumlah dan truk lalu lalang keluar masuk lokasi tambang seolah tanpa henti.

“Setahu kami, lokasi Beldur hanya di Komik Meang dan Luk. Tapi lokasi di Maq Mirak ini tidak punya izin,” ujar Kepala Desa Samik Bangkol Jamaludin, S.Sos., pada Suara NTB.

Selama proses izin Galian C, Jamaludin mengklaim hanya mengeluarkan rekomendasi (tepatnya surat keterangan lokasi) kepada pemilik. Pertimbangan desa memberikan rekomendasi sesuai aturan yang ada, yakni hanya menandatangani surat keterangan.

“Betul dikhawatirkan warga. Apalagi saat survei ke lapangan, kebanyakan provinsi melibatkan kabupaten dan kecamatan. Kami di desa tidak pernah dilibatkan,” cetusnya.

Dikonfirmasi perihal ancaman sejumlah warga untuk menutup paksa lokasi tambang, Jamaludin mengaku tidak berani menghentikan aktivitas dimaksud. Baginya, ranah pengawasan dan penindakan menjadi kewenangan provinsi dan aparat penegak hukum.

“Kalau saya tidak berani menyetop, kami hanya bisa bersurat ke provinsi agar ada tindakan. Tapi kami belum tahu persis kapan akan bersurat,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan pada Dinas LH PKP KLU, Sony Sonjaya, S.Hut., mengakui sudah melaporkan ke provinsi terkait Galian C di tiga lokasi di Dusun Luk, Kokok Memang dan Klongkong. Pihaknya berharap, Pemprov NTB segera mengambil tindakan tegas sebagaimana galian tersebut sudah diatensi oleh warga setempat.

“Saya juga sudah lapor ke pimpinan, tapi karena ranah kewenangan galian C dari izin sampai pengawasan ada di provinsi, maka kami tidak bisa menindak. Kami berharap warga bersurat secara resmi, tembuskan ke kami, sehingga kami bisa mengawal persoalan ini,” kata Sony. (ari)