BNPB Temukan Dana Gempa Salah Sasaran

RAPAT EVALUASI: Ketua Harian Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih (tengah) saat hadir dalam rapat evaluasi penanganan gempa Lombok - Sumbawa. Laporan diterimanya, ratusan miliar dana salah sasaran akibat keliru input. (Suara NTB/ars) 

Mataram (Suara NTB) – Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun mengecek langsung perkembangan penanganan dampak gempa di NTB. Ditemukan ratusan miliar rupiah, dana bantuan salah sasaran akibat kurang valid data penerima. Upaya perbaikan data sedang dilakukan, sehingga  akan jadi dasar pengajuan kekurangan.

Penjelasan soal kekeliruan penyaluran anggaran itu didengar langsung Ketua Harian Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih saat rapat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Korem 162/WB, Koordinator Aplikator dan Fasilitator, Jumat, 3 Mei 2019. 

 

‘’Dari dana yang ada, memang ada beberapa, sampai   ratusan miliar rupiah yang salah sasaran,’’ ujar Tetty usai rapat. Jumlah itu sesuai dengan temuan auditor BPKP  yang diterimanya langsung kemarin. Salah satu temuan yang cukup banyak di Kota Mataram, mencapai puluhan miliar rupiah, belum termasuk daerah terdampak lebih parah, seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pihaknya  sedang menghimpun jumlah keseluruhan.

Dipastikannya, kesalahan itu terjadi akibat keliru input data korban. Ia mencontohkan, korban gempa yang harusnya menerima dana Rp15 juta untuk rusak ringan, justru menerima transfer Rp25 juta yang seharusnya untuk korban rumah rusak sedang. Kesalahan sama terjadi pada rumah rusak berat menerima Rp50 juta, tertukar dengan yang rusak sedang dan ringan. ‘’Kan masing-masing kriteria rumah rusak ringan, sedang, berat ini kan beda-beda anggarannya,’’ kata Tetty.

Dana transfer bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) itu sudah terlanjur masuk ke rekening masyarakat yang tidak sesuai kriteria kerusakan rumah. Kesalahan lain, ada anggaran ganda untuk satu korban. Dicontohkan, seharusnya korban hanya menerima bantuan dengan kriteria yang sudah ditentukan, tapi mendapat dua kali lipat anggaran akibat kesalahan input. ‘’Jadi ini double SK namanya,’’ katanya.

Laporan yang langsung diterimanya dari Kota Mataram. Ada ratusan miliar rupiah  yang ditarik kembali dari penerima yang salah input. Dana itu kemudian disiasati dengan menyalurkan ke penerima yang kekurangan.

Ia melihat, ada masalah pada data yang tidak valid. Sehingga berdampak pada distribusi anggaran kepada penerima bantuan. Kesalahan ini sedang dilakukan validasi ulang, by name by address. Sehingga penerima menjadi tepat sasaran. Namun dampak dari koreksi ini, dipastikan ada temuan masyarakat yang rumahnya rusak berat, namun menerima dana untuk rusak ringan. Nah, kekurangan itu, kata dia, akan diusulkan kembali ke Kementerian Keuangan.

‘’Ini yang kita bersihkan dulu, siapa sebenarnya yang berhak. Kalau ada yang kekurangan, ini yang kita usulkan lagi,’’ ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum menimpali, ada belasan ribu jumlah kesalahan input data yang berdampak kelirunya distribusi anggaran ke korban peneirma dana stimulan. ‘’Kesalahan input ini bisa jadi karena buru-buru, tim tidak kompeten. Jadi jumlahnya ada belasan ribu. Tapi sekarang sudah mendekati menjadi nol,’’ kata Rum.

Targetnya, perbaikan data lewat proses validasi ulang akan tuntas tanggal 15 Mei mendatang. Ia sudah menginstruksikan ke BPBD kabupaten dan kota daerah terdampak untuk membereskan ini.

‘’Berapa riil yang dibutuhkan sebenarnya, itu pun harus by name by address, agar tidak ada data yang tidak valid,’’ ujarnya.

Terkait kekurangan anggaran setelah validasi, sedang dilakukan penghitungan dengan cermat agar tidak lagi terjadi kesalahan penyaluran anggaran. Dengan dasar data itu, akan ditemukan masyarakat yang masih ditemukan selisih kekurangan anggaran untuk ditambahkan pada pengajuan berikutnya. Rum tidak bisa memastikan berapa jumlah permintaan tambahan kepada BNPB yang akan diajukan ke Kemenkeu.

Ia memuji yang dilakukan tim di Kota Mataram. Kelebihan anggaran yang diterima, langsung digunakan menutupi kekurangan penerimaan untuk korban.

Rum berjanji akan secepatnya membereskan dengan validasi data yang akurat, sehingga tidak ada lagi temuan. Langkah berikutnya adalah mengusulkan anggaran untuk menambal kekurangan yang belum diterima korban.

Soal berapa usulan, sedang dirumuskannya. ‘’Nanti berapa total kekurangan diterima masyarakat, kita cek yang di saldo yang masih mengendap, itu kita pakai tutupi. Nah, kekurangannya kita usulkan lagi,’’ pungkasnya. (ars)