Terkait Penggunaan Dana Bantuan Gempa, KPK Turunkan Tim ke NTB

Basaria Panjaitan (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat  terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana. Terkait laporan itu, KPK sudah menerjunkan tim Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke NTB.

‘’Tim Dumas kita juga sudah mulai turun,’’ kata Wakil Ketua KPK, Basaria  Panjaitan dikonfirmasi usai penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Penggunaan Alat Rekam pada Transaksi Usaha untuk Pajak Daerah secara online se -NTB  di Mataram, Kamis, 2 Mei 2019.

Basaria mengatakan, KPK menerima banyak laporan masyarakat soal penggunaan dana bantuan bencana. Salah satunya bantuan stimulan untuk korban gempa NTB. Soal dana bantuan bencana gempa di NTB sudah ada yang ditangani Kejaksaan, yakni kasus pemotongan dana bantuan rehabilitasi masjid.

Ditambahkan, korupsi dana bantuan bencana tersebut tindak pidana yang dapat dituntut hukuman mati. Selain tindak pidana korupsi yang dilakukan berulang-ulang dan kasus yang terkait dengan keadaan negara dalam kondisi darurat.

‘’Sebenarnya, orang yang melakukan korupsi dalam bencana, bisa diterapkan itu. Jadi laporan sekarang itu memang cukup banyak di daerah-daerah,’’ ungkapnya.

Basaria mengatakan, KPK memberikan atensi terhadap penggunaan dana bantuan bencana ke daerah-daerah terdampak seperti NTB. Sehingga, Tim Dumas KPK sudah mulai turun melakukan pendalaman informasi masyarakat.

‘’Tapi mudah-mudahan harapan kita, itu tidak harus ditangani oleh KPK. Cukup ditangani oleh penegak hukum setempat,’’ harapnya.

Baca juga:  KPK Geledah Ruang Kepala Imigrasi Mataram

Diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer dana bantuan untuk korban gempa NTB sebesar Rp5,1 triliun. Dari dana sebesar itu, baru Rp2,9 triliun yang sudah ditransfer ke rekening Pokmas. Artinya, dana sebesar Rp2,9 triliun sudah digunakan masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak berat, ringan dan sedang. Sementara, dana bantuan gempa sebesar Rp2 triliun masih berada di rekening masyarakat alias masih nganggur, belum digunakan.

Selain itu, saat ini KPK terus mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah dengan cara yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah di NTB untuk menerapkan sistem Pemantauan Penerimaan Pajak Daerah berbasis elektronik.

Basaria mengatakan, KPK berharap upaya ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Pasalnya, sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah karena datanya akan tercatat secara elektronik.

Ia mengatakan, penerapan sistem  ini membutuhkan pemasangan dan pemantauan alat perekam di beberapa Wajib Pungut Pajak seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan.  Program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah adalah bagian dari delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan.

Baca juga:  KPK Geledah Ruang Kepala Imigrasi Mataram

KPK terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk delapan program tersebut. Tujuh program lainnya adalah, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Dana Desa, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen APIP.

Adapun kepatuhan lainnya seperti Pelaporan Harta Kekayaan Milik Penyelenggara Negara dan Penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Progres capaian selama tahun 2018 atas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tersebut pada  Wilayah Nusa Tenggara Barat yang tercatat pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah rata-rata sebesar 57 persen.

Melihat capaian tersebut, kata Basaria,  kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada saat ini di NTB difokuskan pada kegiatan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah khususnya penerimaan dari sektor perpajakan.

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota adalah Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir. Kemudian Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP), Pajak Mineral bukan logam dan batuan dan Pajak sarang burung walet. (nas)