KPU NTB Tepis Isu Jual Beli Suara

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud menegaskan bahwa proses rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat KPU kabupaten/kota tidak merubah perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. KPU kabupaten/kota hanya merekap suara hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kecamatan.

Hal itu ditegaskan Suhardi menepis isu yang banyak beredar terkait dengan potensi kecurangan jual beli suara yang bisa dilakukan di tingkat rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota. Menurut Suhardi, hal itu mustahil bisa dilakukan oleh jajarannya.

‘’KPU curang ini kan hanya rumor. Kalau rumor itu ndak bisa dipegang yang bisa itu fakta-fakta. Sebenarnya di kabupaten/kota itu bahasanya merekapitulasi hasil di kecamatan. Tidak merubah hasil dan semua masalah terkait dengan hasil pemungutan suara itu sudah diselesaikan di kecamatan,’’ kata Suhardi Soud saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Senin, 29 April 2019 kemarin.

Baca juga:  Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

Dijelaskan Suhardi, ruang untuk melakukan kecurangan perubahan suara dipleno tingkat KPU Kabupaten/Kota sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya semua permasalahan terkait dengan hasil sudah dituntaskan di tingkat kecamatan.

‘’Jadi prinsipnya, kalau sudah selesai di kecamatan tidak dibahas lagi di KPU. Kalau C1 ditemukan tidak sinkron, kita cek, kalau masih ada masalah, kita cek surat suaranya. Kalau surat suaranya masih bermasalah maka kita hitung ulang dan itu diselesaikan semua di kecamatan. Sehingga itu mengapa ada PSU (Pemungutan Suara Ulang),’’ jelas Suhardi.

Baca juga:  Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

Semua data (prolehan suara) sudah ada di kecamatan. Semua saksi sudah pegang data, berita acara DA1 juga dimiliki Pengawas. Terus kemudian yang berubah yang mana ? ‘’Nah sekarang tinggal saksinya berperan optimal saja. Di situ juga ada Panwaslu dan ada PPK. Ketika ada masalah itu muncul, maka dirujuk kembali pada kronologis proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,’’ paparnya.

Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota mulai tanggal 22 April sampai tanggal 4 Mei dan dilanjutkan ke provinsi dari tanggal 9-12 Mei. ‘’Sampai saat ini masih ada beberapa kecamatan melakukan rekapitulasi. Seperti di Loteng, Mataram, KLU. Dua kabupaten sudah yakni KSB dan Sumbawa yang kemudian akan dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota,’’ pungkasnya. (ndi)