BPKP Audit Investigasi Proyek Dermaga Gili Air

Kondisi terbaru proyek Dermaga Gili Air di Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara. Meski dalam proses hukum, fasilitas ini tetap dipakai untuk bongkar muat speed boat. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima permintaan audit investigasi dugaan penyimpangan proyek Dermaga Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Proyek diduga bermasalah ini diserahkan penyidik Ditreskrimsus Polda NTB untuk dihitung nilai kerugian negara.

Permintaan sebelumnya datang dari penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, setelah menemukan indikasi pidana pada proses penyelidikan. Penyidik tinggal melengkapi unsur perbuatan melawan hukum pada pengerjaan proyek itu dengan nilai kerugian negara.

‘’Permintaan audit sudah kami terima. Sudah masuk dalam agenda audit investigasi,’’ kata Koordinator Pengawas (Korwas) Investigasi BPKP NTB, Adi Sucipto, Senin, 29 April 2019.

Sebelum menerima untuk dilakukan audit, diawali dengan gelar perkara antara penyidik dengan auditor. Beberapa syarat untuk dilakukan audit investigasi dipenuhi oleh penyidik, hingga akhirnya disepakati oleh BPKP membentuk tim.

Soal kepastian rencana untuk mulai audit, masih dipertimbangkan pihaknya. Karena beberapa pekerjaan audit lain sedang diproses. ‘’Perkiraan kami setelah Lebaran mulai turun lapangan,’’ ujarnya.

Baca juga:  Kasus Jambanisasi Bayan 2016, Dua LHP Beda Kesimpulan Kerugian Negara

Polda NTB mematangkan penyidikan dugaan korupsi proyek dermaga Gili Air tahun 2017. Setelah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyidik Subdit III Tipikor akan melengkapi bukti dengan hasil penghitungan kerugian negara. Penyidik minta audit ke BPKP Perwakilan NTB.

‘’Untuk hitung kerugian negaranya kita minta ke BPKP,’’ ujar Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharuddin.

Permintaan audit kerugian negara tersebut, sambung dia, untuk mencari alat bukti pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. ‘’Nanti dari sana ketemu siapa pihak yang paling bertanggung jawab,’’ sebutnya.

Sebelumnya diterangkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Syarif Hidayat, SH.,SIK, indikasi korupsi diduga berupa penyimpangan volume dan spesifikasi pekerjaan proyek di Desa Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara tersebut. Perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan proyek ditelusuri.

Baca juga:  Kasus Penggabungan PD BPR NTB Masuk Lemari Arsip

Penyidik masih mengumpulkan bukti dugaan kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pekerjaan proyek. Diketahui, proyek dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 ini tetap dinyatakan tuntas dan rekanan mendapat pembayaran penuh.

Dalam kasus ini di tingkat penyelidikan, Kadishublutkan Lombok Utara sudah dimintai keterangannya selaku kuasa pengguna anggaran, selanjutnya juga pejabat dinas yang sama yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Saksi lainnya Unit Layanan Pengadaan Lombok Utara, panitia penerima hasil pekerjaan, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan rekanan. Para saksi itu akan diperiksa lagi di tahap penyidikan. Demikian juga dengan ahli konstruksi dan auditor.

Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp6,6 miliar. Proyek lalu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 6,28 miliar. (ars)