Ada Indikasi Pidana di Kasus LCC

Arif (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB menemukan indikasi tindak pidana pada lahan Lombok City Center (LCC), Desa Gerimaks, Kabupaten Lombok Barat. Pelanggarannya pada proses agunan lahan seluas 8,4 hektar senilai Rp 95 miliar lebih.

Kesimpulan indikasi tindak pidana itu terungkap dari ekspose yang dilakukan akhir pekan kemarin oleh tim Pidsus Kejati NTB. Dalam ekspose itu, indikasi pelanggaran pidana terletak pada proses perpindahan status dokumen lahan LCC dari PT. Tripat kepada PT. Bliss. Dua perusahaan ini membuat Kerjasama Operasional (KSO) untuk operasional LCC, namun jaksa menemukan di balik kerjasama itu ada kesepakatan agunan lahan.

Baca juga:  Mantan Kepala KCPS Bank NTB Dompu Didakwa Turut Korupsi Kredit Rp1,5 Miliar

‘’Kalau hasil ekspose, indikasi pidananya sudah jelas. Sudah ditemukan pada proses agunan lahannya,’’ kata Kajati  NTB Arif, SH.,MM kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Secara aturan, kata dia, tidak boleh aset daerah diagunkan. Pelanggarannya selain soal aturan aset, juga Perda tentang penyertaan modal dari Pemkab Lombok Barat kepada PT. Tripat.

‘’Namanya aset daerah, dari mana aturannya diagunkan? Ini sementara yang kita sebutkan indikasi tindak pidana,’’ kata dia. Letak pidananya pada perpindahan status lahan aset daerah yang dokumennya diagunkan ke pihak swasta.

Tapi Kejaksaan tidak ingin buru buru menetapkan tersangka. Agunan aset masih harus diperkuat lagi dari unsur kerugian negara. Kajati mengaku sudah memerintahkan Pidsus untuk memperdalam lagi soal potensi kerugian negara  dengan melibatkan auditor.

Baca juga:  Kasus BBGRM Bima 2014, Penyidik Kehilangan Jejak Rekanan

Sebelumnya juga sudah ia meminta Aspidsus melibatkan auditor untuk audit investigasi. Bisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Audit investigasi disarankan melalui BPK atau pun BPKP itu diharapkan produk audit investigasi itu bisa jadi dasar untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Hanya dengan menemukan kerugian negara, kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan.  Unsur kerugian negara itu nanti akan jadi dasar untuk bisa meningkatkan status kasus menjadi penyidikan. (ars)