Ratusan Jaksa Serahkan LHKPN ke KPK

Paryono (Suara NTB/dok) 

Mataram (Suara NTB) – Ratusan jaksa di lingkup Kejati NTB menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan laporan harta itu bentuk kesadaran dan upaya transparansi jaksa sebagai bagian dari penegak hukum.

Total 157 jaksa itu terdiri dari Kajati NTB Arif SH.,MM, dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri, termasuk jaksa biasa hingga jabatan koordinator.

 ‘’Semua jaksa sudah serahkan LHKPN ke KPK. Jadi semuanya kooperatif, tidak ada yang berusaha menghindar,” kata Asisten Bidang Pembinaan (Asbin) Kejati NTB, Paryono, SH.,MH kepada Suara NTB Jumat, 26 April 2019 kemarin.

Dalam catatannya, masih ada tiga jaksa yang belum serahkan formulir laporan kekayaaan. Namun dipastikannya akan diserahkan segera. ‘’Saya sudah konfirmasi mereka yang belum menyerahkan. Katanya sebentar lagi akan diberikan,” kata Asbin.

Baca juga:  KPK Ungkap Pejabat Terkaya di NTB

Batas waktu penyerahan ke KPK diketahui 30 April mendatang. Semua jaksa tanpa terkecuali harus melaporkan jumlah harta kekayaannya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk uang tunai.

“Sebelum batas waktu itu, saya pastikan semua menyerahkan,” ujar Asbin.

Ditambahkan Asbin, laporan harta kekayaan adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup adhiyaksa. Penyerahan kepada KPK sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Baca juga:  KPK Ungkap Pejabat Terkaya di NTB

Penjelasannya, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Penyelenggara Negara.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan pula bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. (ars)