Proyek Bendungan Meninting Masih Terganjal Lahan

Dedi Irawan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Proyek Bendungan Meninting di Kecamatan Batu Layar Lombok Barat belum juga digarap. Sementara kontrak sudah dimulai Desember 2018. Kendala paling mengganjal adalah pembebasan lahan. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) turun tangan mempercepat proses penyelesaian lahan.

Mega proyek senilai Rp1,3 triliun Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 itu  masih terkendala penyelesaian lahan. Ada sekitar 90 hektar yang diklaim warga meminta dihargakan Rp10 juta per are. Sementara lahan keseluruhan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan mencapai 145 hektar.

‘’Memang, meski pun kontraknya mulai Desember 2018, tapi belum ada pembangunan karena masih terkendala lahan,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH.,MH sesuai informasi dari TP4D, Senin, 22 April 2019.

Kejaksaan mendorong proaktif Pemkab Lobar untuk intens turun tangan membantu penyelesaian lahan. Saat ini diketahuinya, Pemda sudah menyiapkan tim appraisal atau penaksir harga lahan, sehingga akan dilakukan pembayaran sesuai aturan. ‘’Apapun hasil dari appraisal nanti, itu yang jadi dasar BWS untuk membayar pembebasan lahan,’’ jelas Dedi. Selain Pemda, pihaknya juga mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga membantu mempercepat dengan memastikan alashak atas tanah dari pihak-pihak yang mengajukan klaim.

Baca juga:  Proyek Bendungan Meninting Molor karena Masalah Lahan

Temuan masalah lahan itu diungkapkan Dedi ketika tim turun cek lapangan beberapa waktu lalu.   Warga meminta lahannya dibayar Rp 10 juta per are, sementara limit harga belum ditentukan appraisal.

Atas masalah itu, Kajati NTB berharap kepada panitia pengadaan tanah agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Bagaimana pun juga harus ada upaya penyelesaian, sehingga lahan sudah clean and clear ketika dimulai pembangunan mega proyek tersebut.

Baca juga:  Proyek Air Mancur IC, Penyidik Dalami Temuan Kerugian Negara Rp2,6 Miliar

Pembangunan bendungan tersebut di atas lahan 90 hektar di Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektar hingga ke Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

Dalam catatan TP4D, proyek itu dikerjakan dengan skema multi years, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2018.

Sementara tahap kedua,  lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/906/2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2018.  (ars)