Bawaslu Rekomendasikan PSU di Delapan TPS

Puluhan massa pendukung Caleg Nasdem, Taufik, saat menduduki Kantor Camat Woja, Jumat, 19 April 2019. Mereka bersikeras meminta kotak suara dibuka PPK. (Suara NTB/jun)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu NTB merekomendasikan ke KPU agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di sejumlah TPS tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran yang menurut undang-undang harus dilakukan PSU. Di Lombok Tengah (Loteng), temuan surat suara diduga tercoblos memaksa penyelenggara menghentikan pemungutan suara dan harus mengulangnya kembali.

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Bidang Data dan Informasi, Suhardi kepada Suara NTB menyampaikan bahwa pihaknya telah merekomendasikan ke KPU untuk menggelar PSU di delapan TPS di NTB. ‘’Ya kita sudah rekomendasi ke KPU untuk digelar PSU di TPS-TPS tersebut. KPU punya waktu 10 hari untuk melakukan PSU,’’ kata Suhardi.

Disebutkan, beberapa TPS yang direkomendasikan menggelar PSU yakni, di Kabupaten Lombok Utara sebanyak tiga TPS. Pertama di TPS 1 Desa Lading-lading, kedua di TPS 20 Desa Sigar Penjalin, dan ketiga di TPS 21 Desa Sorong Jukung.

‘’PSU di KLU itu kita rekomendasi karena pertama ada dua orang dari Jogjakarta ternyata dapat memilih, padahal mereka tidak terdaftar di DPT dan DPTb, tetapi dimasukkan ke DPK. Padahal DPK itu adalah orang yang beralamat di TPS setempat tapi tidak terdapat  di DPT maupun DPTb. Kemudian kasusnya juga tidak ada surat suara untuk Pilpres,’’ jelasnya.

Kemudian di Kabupaten Bima, ada tiga TPS yang direkomendasikan PSU yakni pertama TPS 1 Desa Bolo, kedua TPS 5 Desa Kawinda kecamatan Tambora dan ketiga di TPS 5 Desa Tente kecamatan Woha.

‘’Di Kota Mataram ada satu PTS yakni TPS 5 Pagesangan Barat. Kemudian, di Loteng satu TPS yakni TPS 15 Desa Pengembur kecamatan Pujut. Dan terakhir dua TPS di Lotim, tapi ini masih dalam kajian,’’ katanya.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud pun menyampaikan tanggapannya terkait dengan rekomendasi Bawaslu untuk menggelar PSU tersebut. Ia mengakui, di beberapa TPS yang direkomendasikan Bawaslu, awalnya pihaknya sudah memprediksi akan menggelar PSU. Mengingat adanya problem yang terjadi di TPS-TPS tersebut.

‘’Mengenai beberapa TPS yang ada dalam catatan kita, memang kita akui ada potensi di beberapa titik. Di KLU ada tiga titik, Loteng satu, dan Mataram serta daerah lainnya ada potensi dilakukan PSU,’’ katanya.

Namun demikian, sebelum menggelar PSU, pihaknya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui problem di TPS tersebut. Sehingga pihaknya bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah akan menggelar PSU atau penghitungan surat suara ulang atau yang lainnya.

‘’Kita masih punya waktu maksimal 10 hari dari tanggal 17. Namun yang pasti persoalan dalam proses pemungutan suara yang berpotensi PSU sangat kecil persentasenya kalau  dibandingkan jumlah TPS keseluruhan di NTB sebanyak 15.989  TPS,’’katanya.

Baca juga:  Pemilu di NTB Berlangsung Sangat Transparan, Jurdil dan Demokratis

Lebih lanjut disampaikan Suhardi, saat ini pihaknya masih fokus melaksanakan proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk semua peserta Pemilu, mulai dari Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam proses rekapitulasi tersebut, pihaknya akan memastikan bahwa perolehan suara di tingkat TPS tetap sama dengan hasil rekapitulasi di semua tingkatan selanjutnya sampai dengan tahap akhir. Sehingga celah kecurangan akan diminimalisir.

Ketua KPU Loteng, Ahmad Fuad Fahrudin mengaku pihaknya telah menetapkan TPS 15 di Dusun Blenge Desa Pengembur Kecamatan Pujut, bakal menggelar PSU. Keputusan menggelar PSU diambil setelah Bawaslu Loteng menghentikan pemungutan suara di TPS tersebut, Rabu (17/4). Bawaslu menemukan surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu.

Ahmad, saat dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Jumat (19/4) menjelaskan, pemungutan suara di TPS tersebut sebenarnya sudah sempat berjalan. Namun setelah ada laporan soal temuan surat suara yang sudah tercoblos terlebih dahulu, Bawaslu memutuskan menghentikan proses pemungutan suara.

Karena penghentian tersebut maka proses pemungutan suara di TPS bersangkutan dinyatakan tidak selesai. Sehingga KPU Loteng berdasar usulan dari KPPS memutuskan untuk menggelar PSU di TPS tersebut. ‘’Hanya satu TPS yang bakal mengelar PSU. Kalau yang lain proses tetap berjalan sesuai tahapan,’’ ujarnya.

Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bawaslu setempat merekomendasikan agar sembilan TPS di Kecamatan Taliwang dan Brang Rea menggelar penghitungan suara ulang. Hal ini terpaksa dilakukan, karena dari hasil temuan anggota di lapangan mengindikasikan adanya selisih perolehan suara masing-masing calon dengan jumlah pemilih.

Anggota Bawaslu KSB Divisi Penegakan Hukum dan Pengawasan, Khaeruddin ST kepada Suara NTB mengatakan, penghitungan suara ulang harus dilaksanakan karena masalah tersebut sangat penting untuk memastikan tahapan pelaksanaan Pemilu bisa berjalan aman dan adil.

Jika tidak dilakukan penghitungan ulang, dikhawatirkan akan menjadi masalah baru dan mengganggu proses selanjutnya. Hanya saja, dari sejumlah kesalahan tersebut tidak sampai melakukan pemungutan suara ulang karena sifatnya tidak terlalu fatal.

Meskipun demikian, pihak terkait tetap akan memberikan catatan khusus kepada penyelenggara (KPU) supaya bisa lebih teliti dalam menghitung angka dan jumlah surat suara yang dikeluarkan. Karena jika sampai masalah ini terulang lagi di tahap penghitungan suara ulang, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penyelenggara.

‘’Kita sangat bersyukur hanya hitung ulang saja, jika masalahnya harus dilakukan pemungutan suara ulang kan repot. Makanya kami minta agar penyelenggara (KPU) supaya bisa lebih teliti lagi,’’ ungkapnya.

Baca juga:  Gubernur NTB Ucapkan Selamat kepada Jokowi- Ma’ruf Amin

Di Lombok Barat (Lobar), Bawaslu setempat meminta pleno penghitungan suara di tingkat PPK ditunda. Sebab, pelaksanaan pleno tanpa ada pengawas. Komisioner Bawaslu Lobar, Lalu Rudi Iskandar mengutarakan, alasan penundaan pleno karena pihak KPU perlu menunggu hasil input dan analisis data C1 Bawaslu. Data yang diinput ini harus sesuai dengan data yang diplenokan oleh PPK. Data dan hasil analisis ini nanti dibawa oleh pengawas kecamatan saat pleno di PPK.

Jika terjadi ketidaksinkronan atau perbedaan jumlah suara terpakai dengan C7 maka harus ada analisisnya. Pihak Bawaslu juga menemukan adanya surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lobar yang tertukar di empat TPS di Dapil V (Kediri-Labuapi) dengan Dapil III (Gunungsari-Batulayar).

‘’Apabila itu terjadi apa konsekuensinya atau apa tindaklanjutnya? Apakah tindaklanjutnya berupa PSU, dugaan pelanggaran entah itu Pemilu ataukah administrasi. Makanya ini kami minta agar pleno PPK ditunda saja dulu,’’ tegas Rudi.

Dijelaskan, pihaknya tengah merekap data C1. Rekap data ini kata dia bertujuan untuk dianalisis agar sinkron antara data pengawasan dengan pleno PPK. Data ini nanti dibawa oleh pengawas kecamatan pada pleno PPK.  Analisis data ini kata dia menyangkut data C1 yang diperoleh dari hasil pemilihan dan penghitungan suara Pemilu tanggal 17 April 2019.

Dugaan Kecurangan

Di Dompu, puluhan warga pendukung Caleg DPRD Dompu Nomor Urut 7, Taufik, ST, Jumat (19/4) sekitar Pukul 15.00 Wita mendatangi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Woja. Mereka mendesak kotak suara di kantor camat segera dibuka. Mengingat adanya dugaan kecurangan dalam penghitungan formulir C1 di TPS 4 dan 10 Kelurahan Kandai II.

Massa mengancam akan memblokade jalan raya. Bahkan mengepung sekaligus menggedor paksa aula penyimpanan kotak suara. Salah seorang perwakilan massa, Triping dalam orasinya menduga kuat adanya kecurangan yang dilakukan pengawas pemungutan suara di TPS 4 dan 10. Sebab ada selisih suara yang dianggap merugikan sura Caleg Nasdem Nomor urut 7.

“Maksud dan tujuan kami ingin mengetahui kebenaran atas terjadinya kecurangan Pemilu di tingkat TPS, sehingga meminta dibuka kembali kotak suaranya,” kata dia.

Jika harapan tersebut tak diindahkan, Triping bersama kelompok pendukung Caleg Nasdem, Taufik, ST, mengancam akan mengganggu situasi kamtibmas wilayah. Bahkan tak segan-segan memblokade jalan raya. ‘’Apabila tidak dibuka kotak suara ini, kami akan melahirkan gejolak besar di wilayah ini,’’ ujarnya.

Ketua PPK Woja, Irfan, S. PT didampingi puluhan personel gabungan TNI-Polri bersenjata lengkap menanggapi tuntutan massa aksi itu menjelaskan, selaku penyelenggara teknis pihaknya tidak berani membuka kotak suara tersebut sebelum rapat pleno terbuka digelar. (ndi/kir/ils/her/jun)