Pemprov akan Bentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal

Agus Patria (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Buntut terbongkarnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemprov berencana membentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal. Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal ini rencananya akan melibatkan Disnakertrans, Polda NTB, BP3TKI, Imigrasi dan stakeholders terkait lainnya.

Hal tersebut dikatakan Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH, Minggu, 14 April 2019 siang ketika dikonfirmasi Suara NTB, menanggapi penilaian masyarakat mengenai  lemahnya pengawasan keberangkatan TKI ilegal di NTB selama ini.  Masyarakat menilai lemahnya pengawasan menyebabkan banyaknya pemberangkatan TKI ilegal asal NTB ke luar negeri.

‘’Semua masukan kita anggap positif. Tapi pemerintah sudah berbuat, sekarang yang penting kita akan mencoba untuk membentuk Satgas terpadu pengawasan TKI Ilegal,’’ kata Agus.

Rencana pembentukan Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal ini, kata Agus muncul saat rapat di Jakarta pekan kemarin. Dalam pertemuan segitiga antara Disnakertrans, Polda NTB dan BP3TKI muncul gagasan membentuk Satgas terpadu.

Satgas terpadu tersebut terdiri dari Pemprov NTB, Polda NTB, BP3TKI dan Imigrasi. Keberadaan Satgas terpadu ini dinilai cukup penting untuk mencegah pengiriman TKI ilegal asal NTB ke luar negeri.

Agus mengatakan, aparat pengawas yang dimiliki Pemprov NTB sangat kurang. Sehingga perlu adanya Satgas terpadu yang di dalamnya ada berbagai stakeholders terkait termasuk masyarakat dan NGO.

Baca juga:  Calo TKI Diduga Merajalela di NTB

‘’Sehingga begitu ada kejadian, mereka juga melaporkan kepada kita. Tapi kita baru bicara dengan Polda dan BP3TKI. Nanti yang lainnya kita bicarakan. Baru pembicaraan segitiga dan itu nanti kita sampaikan ke pimpinan,’’ ujarnya.

Mantan Asisten I Setda NTB ini mengatakan, setelah pertemuan di Jakarta pekan kemarin, pihaknya sepakat bersama Polda dan BP3TKI membentuk Satgas Terpadu Pengawasan TKI Ilegal. Pembentukan Satgas ini akan disampaikan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Agus mengatakan bahwa memang sebelumnya sudah ada Satgas yang dibentuk BP3TKI yang ditempatkan di Bandara Internasional Lombok. Namun, Satgas tersebut kerjanya masih sendiri-sendiri, belum terpadu dengan stakeholders lainnya.

‘’Makanya kita akan padukan kekuatan bersama masyarakat, LSM dan lainnya,’’ katanya.

Disinggung mengenai keberadaan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan TKI yang dinilai belum jalan, Agus membantah keras. Ia menegaskan Perda tersebut sudah diimplementasikan.

‘’Bukan belum jalan, sudah jalan. Kalau bilang belum jalan, itu salah. Kita sudah mengoptimalkan masalah perlindungan,’’ ucapnya.

Ia menjelaskan, kasus TKI ilegal akan selalu ada. Namun jika dihitung persentasenya dari tahun ke tahun terus menurun. Namun, Agus tak memberikan data mengenai penurunan kasus TKI ilegal tersebut.

Ia menjelaskan, Disnakertrans bersama Polda dan BP3TKI akan memberikan keterangan bersama setelah pulang dari Jakarta mengenai kasus TPPO tersebut. Termasuk mengenai penanganan perlindungan TKI NTB.

Baca juga:  Tiap Bulan, Disos Terima Pemulangan Warga NTB Korban TPPO

Mantan Penjabat Bupati Dompu ini mengatakan perlu keterlibatan masyarakat dari tingkat desa dalam mencegah pemberangkatan TKI ilegal. Agus mengatakan, tidak mungkin pemerintah akan bergerak sendiri tanpa bersinergi dengan stakeholders lainnya. Hasilnya pasti tidak akan maksimal.

‘’Kita akan bersinergi dengan para bupati/walikota. Tapi kita lihat makin hari makin bagus penanganan perlindungan TKI. Artinya proses kita memberikan perlindungan sudah jalan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial (Disos) NTB mengaku hampir tiap bulan menerima pemulangan warga NTB yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pada 10 Maret lalu, sebanyak empat warga NTB korban TPPO dipulangkan Kemensos ke NTB setelah sebelumnya ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos di Jakarta.

Empat warga NTB yang menjadi korban TPPO tersebut dipulangkan ke tanah air oleh KBRI Syria. Keempat korban berusia antara 20 – 27 tahun. Warga NTB yang dipulangkan tersebut setelah menerima pelayanan rehabilitasi psikososial dari RPTC dan proses pemeriksaan oleh pihak Bareskrim Polri.

Saat ini ada 6 orang warga NTB di RPTC Bambu Apus Jakarta yang menjadi  korban TPPO. Senin besok (hari ini, Red)  akan dipulangkan ke NTB sebanyak  4 orang. (nas)