Kantor Walikota Mataram akan Dijual

Kantor Walikota Mataram di Jalan Pejanggik Kelurahan Mataram Timur, yang akan dijual ke pihak ketiga. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan membangun kantor di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Pengerjaan fisik rencananya dimulai tahun 2020 mendatang. Kantor Walikota saat ini akan dijual ke pengusaha.

Proses pelimpahan atau jual beli aset tersebut belum dibahas secara detail. Beberapa wacana berkembang terkait pemanfaatan kantor berlantai tiga itu. Di antaranya, dijadikan hotel, perpustakaan dan lainnya.

“Kebijakan Pak Wali yang jelas akan diserahkan ke pihak ketiga,” kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi pekan kemarin.

Baca juga:  Giliran Mantan Kepala Aset Lobar Diperiksa Soal Lahan LCC

Kepada siapa kantor ini dijual juga belum diketahui secara detail. Pemkot Mataram belum membicarakan secara teknis. Yang jelas, kantor tersebut akan diserahkan ke pihak ketiga. Untuk proses pemanfaatan gedung, tetap akan mempertimbangkan ruang terbuka hijau.

“Yang jelas tidak bisa untuk dijadikan mall,” ucapnya.

Mahmuddin menjelaskan, kondisi kantor di tempat saat ini tidak representatif. Selain faktor bangunan telah tua, beberapa bagian lainnya juga telah rusak akibat gempa Juli lalu.

Mekanisme peralihan aset tidak memungkinkan dengan cara tukar guling. Proses serta pertanggungjawabannya berat. Pemerintah lebih baik menjual dengan perhitungan appraisal dan uangnya dimasukkan ke kas daerah, ketimbang ditukar guling. “Harganya berapa, belum kita tahu,” pungkasnya.

Baca juga:  Pengelolaan MWP Enggan Dipihakketigakan

Sebelum pengerjaan proyek tersebut, Pemkot Mataram terlebih dahulu meminta persetujuan legislatif. Nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dijadikan acuan untuk pengerjaan kantor itu. Dikatakan, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal seluruh proses mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Kejaksaan sempat melarang DED tidak boleh ditender sebelum ada lahan. Secara keseluruhan pembangunan fisik kantor Walikota membutuhkan anggaran sekitar Rp127 miliar. (cem)