30 Desa di Loteng Masuk Kategori Tertinggal

Kepala DPMD Loteng,  Jalaludin (Suara NTBdok)

Praya (Suara NTB) – Hingga akhir tahun 2018, sebanyak 30 desa dari 127 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih masuk kategori desa tertinggal. Sisanya masuk kategori desa berkembang serta cepat berkembang. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Drs. Jalaludin, kepada Suara NTB, di kantornya, Jumat,  12 April 2019.

Jumlah desa tertinggal ini, merupakan hasil pemetaan oleh pemerintah pusat dengan mengukur sejumlah indikator, mulai dari ketersedian sarana dan prasarana desa, infrastruktur dasar, kondisi kesehatan masyarakat serta jumlah keluarga miskin. “Data pusat menyatakan kita masih memiliki sebanyak 30 desa kategori desa tertinggal,” sebutnya.

Meski demikian, pihaknya sebenarnya masih sanksi dengan data tersebut. Tapi bukan berarti data tersebut tidak benar. Karena kalau dilihat secara kasat mata, jumlah desa tertinggal di Loteng tidak sebanyak itu, artinya kurang dari 30 desa.

“Jika dilihat lebih mendalam, memang ada desa di Loteng yang masuk ketegori tertinggal. Tapi tidak sebanyak data pusat, seperti Desa Montong Sapah, Montong Ajan, Batujangkih, Seraga serta Desa Teduh, karena dari infrastruktur masih terbatas,” terangnya.

Meski begitu pihaknya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat, karena dalam menilai desa itu masuk kategori tertinggal, berkembang, cepat berkembang ataupun desa maju dan mandiri jelas ada indikatornya. Jadi tidak sembarang menentukan status desa desa, apakah masuk kategori tertinggal atau tidak.

Nah paling penting sekarang, bagaimana bisa memacu desa-desa yang masuk ketegori tertinggal tersebut agar bisa naik status. Paling tidak menjadi desa berkembang. Dan, untuk mewujudkan hal itu bukan perkara mudah, karena butuh intervensi banyak pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan DPMD semata. Apalagi, tidak semua indikator penilaian desa tertinggal menjadi ruang lingkup DPMD.

‘’Misalnya dalam hal penyedian sarana dan prasarana dasar, itu ranahnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kemudian soal peningkatan kualitas kesehatan, itu menjadi tugasnya Dinas Kesehatan (Dikes). Termasuk dalam hal penyiapan jaringan telekomunikasi, kewenangannya ada di tangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo),’’ ujarnya. (kir)