Rumah Dipasangi Stiker, Dewan Lotim : Kasihan Warga

Wakil Ketua DPRD Lotim,  H. Daeng Paelori (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB)  – Rencana Pemkab Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memasang stiker di rumah-rumah warga miskin mendapat tanggapan Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, SE.  Ketua DPD II Partai Golkar Lotim itu menilai, pemasangan stiker tidak efektif. Soal kemiskinan itu penyakitnya sejauh ini adalah data. Disarankan, data inilah yang harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya, karena menggunakan data by name by address yang berbasis teknologi.

Menjawab Suara NTB, Jumat,  12 April 2019, H. Daeng Paelori mengatakan, kemiskinan hendaknya jangan dieksplorasi sedemikian rupa. Stiker itu dimaknai merupakan cap stempel dan stempel itu dinilai akan menimbulkan dampak sosial. “Kasihan warga,” katanya.

Pemasangan stiker itu dinilai jelas akan menimbulkan efek. Masyarakat tidak mengaku-ngaku dirinya miskin. Di mana, terkadang banyak warga yang sengaja warga mengaku miskin karena merasa iri dengan bantuan-bantuan pemerintah. “Kalau itu nawaitu-nya wakil bupati, tidak ada masalah, jadi yang miskin ini adalah mereka yang benar-benar miskin,” ucapnya

Orang-orang yang sebelumnya mengaku-ngaku miskin itu akan kelihatan. Terlihat nantinya adalah warga yang benar-benar miskin dan butuh bantuan. Warga yang kenyataannya tidak  miskin, dikatakan  pasti tidak akan mau ditempeli stiker.

Saran Daeng, yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah melakukan akurasi dan validasi data. Lakukan verifikasi faktual data yang betul-betul di tengah masyarakat. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pendataan dengan menyajikan data secara online.

Semisal, Desa Tirtanadi berapa orang yang miskin. Siapa namanya, cukup dengan satu klik akan terpapar nama lengkap, jumlah anak, jumlah kambingnya dan data-data riil lainnya. Data kemiskinan itu harus di-update terus menerus.

Kemiskinan itu tidak bisa dihitung ketika membahas APBD saja. Kemiskinan tidak bisa juga dengan hanya melihat jumlah warga penerima program Keluarga Harapan (PKH). Basis data secara online ini diharapkan segera dimiliki oleh Pemkab Lotim agar bisa menjawab semua persoalan kemiskinan secara lebih faktual.

Mengukur kemiskinan juga tidak bisa dengan hanya melihat kondisi sekarang. Di mana, orang miskin sekarang bisa saja berubah besoknya menjadi kaya. Jika menggunakan analisa itu, maka sudah harus berubah status ekonominya. Karena itulah diperlukan aktualisasi data secara berkesinambungan.

Daat ini bisa disajikan di semua OPD terkait. Data yang sudah valid ini akan lebih memudahkan dalam menghadirkan program pengentasan kemiskinannya dan jauh lebih terukur. Data yang sudah tersaji dengan baik secara online, maka akan membuat pemerintah tidak akan kecolongan. Setiap mengambil kebijakan pasti akan terarah. Pemerintah tidak asal-asalan dalam mengambil kebijakan.

Sejauh ini banyak bantaun pemerintah untuk alasan pengentasan kemiskinan, akan tetapi pada akhirnya tidak tuntas. Namun, setelah ada data terpadu secara onlie, maka program pengentasan kemiskinan terhadap objek keluarga miskin akan lebih mudah terarah. Warga yang belum tersentuh bisa dicarikan sumber dana yang lain. “Kalau tidak ada anggaran dari provinsi dan pusat, bisa dianggarkan di kabupaten,” imbuhnya.  (rus)