Enam Calon Berebut Jadi Dirut PT. GNE

Wirajaya Kusuma (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Seleksi terbuka calon Direktur Utama (Dirut) PT. Gerbang NTB Emas (GNE) terus berproses. Sebanyak enam calon yang mendaftar akan berebut menjadi Dirut PT. GNE.

Ketua Tim Seleksi (Timsel) Dirut PT. GNE, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, sebanyak enam calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, enam orang tersebut akan mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK).

‘’Insya Allah hari Senin, 6 orang akan ikut tes uji kelayakan dan kepatutan (UKK) di BKD, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi,’’ kata Wirajaya dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 12 April 2019 siang.

Wirajaya tak menyebutkan secara rinci enam calon Dirut PT. GNE yang akan ikut UKK di BKD. Namun ia mengatakan semuanya berasal dari NTB.

‘’Pendaftaran sudah ditutup. Sekarang sudah mau tahap UKK. Semua calon enam orang itu dari NTB saja,’’ ungkapnya.

Sesuai ketentuan, Timsel berasal dari unsur Pemda dan akademisi. Nantinya proses seleksi  terdiri dari beberapa tahapan. Mulai dari seleksi administrasi, uji kepatutan dan kelayakan (UKK) dan  penentuan tiga besar calon Dirut PT. GNE.

Wirajaya mengatakan, Direksi PT. GNE ke depan  harus membuat perjanjian kinerja. Direksi harus punya target yang jelas. Sehingga dia sungguh-sungguh untuk mengembangkan usaha bisnis PT. GNE. Indikator sederhananya, kata mantan Penjabat Walikota Bima ini, harus jelas besaran dividen yang disetor ke kas daerah tiap tahun.

Diharapkan, Dirut PT. GNE yang baru orang muda yang punya orientasi bisnis dengan melihat potensi yang dimiliki daerah. PT. GNE diharapkan dapat melakukan ekspansi bisnis  dalam mendukung program prioritas  pemerintah daerah.

Menurutnya, PT. GNE perlu memperluas bisnisnya. Misalnya ikut mendukung pengembangan industri olahan yang menjadi prioritas Pemprov NTB saat ini.

‘’Kita butuhkan anak muda yang punya pengalaman bisnis. Kalau tidak punya pengalaman bisnis sulit,’’ ujarnya.

Anggota DPRD NTB Fraksi PAN, M. Hadi Sulthon berharap pengelolaan PT. GNE lebih profesional. Orang-orang yang mengelola BUMD tersebut harus benar-benar profesional dan tidak partisan.

‘’Artinya dikelola dengan benar secara profesional. Memang orang-orang yang mau bekerja dan sesuai dengan bidangnya. Jangan main comot dari partisan. Ini kita hilangkan yang seperti itu,’’ sarannya.

Baca juga:  Tagihan Piutang PT GNE Masih Minim

Ia mengatakan, mekanisme rekrutmen calon direksi perusahaan daerah atau BUMD sudah ada aturan yang jelas. Tinggal dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

‘’Jangan penunjukan direksi dan pimpinan dari BUMD ditabrak. Laksanakan sesuai aturan yang ada,’’ katanya mengingatkan.

Sebelumnya, DPRD NTB merekomendasikan agar Pemprov melakukan revitalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) dalam meningkatkan keuangan daerah. Dewan menyoroti penurunan capaian dividen BUMD dan Perusda milik Pemprov NTB tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018 pada Akhir Maret lalu. Juru Bicara Komisi-Komisi DPRD NTB, H. Ahmad Kudsi mengatakan, BUMD dan Perusda sebagai entitas bisnis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah melalui pemberian dividen atas penyertaan modal.

Tetapi dalam kenyataannya selama 2018, setoran dividen Perusda dan BUMD milik Pemprov NTB  justru mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017, penerimaan dividen BUMD sebesar Rp163,8 miliar. Sedangkan pada 2018 menurun menjadi Rp60,28 miliar atau turun sebesar 63,33 persen.

‘’Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Karena ini merupakan indikasi bahwa pengelolaan BUMD belum optimal,’’ katanya.

Ke depan, Pemprov diminta perlu melakukan revitalisasi peran BUMD dalam mendukung keuangan daerah dengan meningkatkan manajerial di BUMD yang ada. Ia menyebutkan, pada 2017, dana yang dikeluarkan Pemprov untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp20 miliar.

‘’Hal ini menjadi pertanyaan karena sejatinya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui peluang mendapatkan laba, bunga atau dividen investasi yang dilakukan,’’ katanya.

Dewan juga menyarankan kepada Pemprov agar menyisihkan anggaran untuk penyertaan modal. Atau membangun BUMD baru terutama untuk mendukung program industrialisasi yang sedang digalakkan Pemprov NTB.

Data Biro Perekonomian Setda NTB, dividen BUMD dan Perusda pada 2018 memang menurun dibandingkan tahun 2017. Pada 2017, target dividen dari BUMD dan Perusda sebesar Rp90,29 miliar mampu terealisasi sebesar Rp163,84 miliar.

Kemudian pada 2018, dividen BUMD dan Perusda ditargetkan sebesar Rp91,49 miliar. Dari target tersebut hanya terealisasi Rp60,3 miliar. Dengan rincian, target dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp60 miliar, terealisasi sebesar Rp49,32 miliar.

Baca juga:  Aset Mantan Manajer Operasional GNE Terancam Disita

Kemudian PT. Gerbang NTB Emas, target dividen sebesar Rp1,1 miliar, terealisasi Rp841 juta. PT. Jamkrida NTB Bersaing, target dividen sebesar Rp692 juta, terealisasi Rp554 juta. PT. Daerah Maju Bersaing dengan target dividen sebesar Rp16 miliar, realisasi nol.

PT. Askrida dengan target dividen sebesar Rp100,6 juta, terealisasi Rp96 juta. PD. BPR NTB Mataram dengan target dividen Rp510,8 juta, terealisasi Rp257,4 juta. PD. BPR NTB Lombok Barat dengan target dividen sebesar Rp2,75 miliar, terealisasi Rp2,37 miliar.

PD. BPR NTB Lombok Tengah dengan target dividen Rp2,384 miliar, terealisasi Rp2,02 miliar. PD. BPR NTB Lombok Timur dengan target sebesar Rp2,15 miliar, realisasi nol. PD. BPR NTB Sumbawa Barat dengan target dividen Rp375 juta, terealisasi Rp432,9 juta.

PD. BPR NTB Sumbawa dengan target Rp2,331 miliar, terealisasi Rp2,252 miliar. PD. BPR NTB Dompu dengan target dividen Rp1,45 miliar, terealisasi Rp1,139 miliar. Terakhir, PD. BPR NTB Bima dengan target dividen sebesar Rp1,645 miliar, terealisasi Rp1,012 miliar. Secara total, target dividen untuk PD. BPR NTB pada 2018 sebesar Rp13,6 miliar hanya mampu terealisasi Rp9,485 miliar.

Pemprov NTB menargetkan setoran dividen semua Perusda dan BUMD tahun 2019 sebesar Rp65,4 miliar lebih. Target ini meningkat dibandingkan capaian dividen BUMD dan Perusda tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp60,3 miliar.

Target dividen tertinggi di Bank NTB Syariah. Pada 2019 ini, Pemprov menargetkan dividen dari PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp55 miliar. Kemudian PD. BPR NTB sebesar Rp9,01 miliar, PT. GNE Rp841 juta, PT. Jamkrida NTB Bersaing Rp500 juta dan PT. Askrida Rp96 juta lebih.

Wirajaya merincikan untuk PD. BPR NTB, dividen berasal dari 8 PD. BPR NTB yang berada di kabupaten/kota. Dengan rincian, PD. BPR NTB Mataram ditargetkan menyetor dividen Rp257 juta, PD. BPR NTB Lombok Barat Rp1,9 miliar.

Kemudian PD. BPR NTB Lombok Tengah Rp2 miliar lebih, PD. BPR NTB Lombok Timur nol, PD. BPR NTB Sumbawa Barat Rp 432 juta, PD. BPR NTB Sumbawa Rp2,25 miliar, PD. BPR NTB Dompu Rp1,1 miliar lebih dan PD. BPR NTB Bima Rp1,01 miliar lebih. (nas)