Perda Dinilai hanya Jadi Pajangan, Pemprov Surati OPD

Hadi Sulthon (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak dilaksanakan maksimal mendapat sorotan dari DPRD NTB. Dewan menilai kebanyakan Perda yang telah dibuat eksekutif bersama legislatif hanya menjadi pajangan.

Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), M. Hadi Sulthon, S. Sos mengatakan, setiap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, pihaknya selalu menyoroti tentang tidak maksimalnya pelaksanaan Perda. Untuk itu, Pemprov NTB melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) agar Perda-Perda yang ada jangan hanya menjadi pajangan atau disimpan di rak.

‘’Perda ini yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakannya. Jangan hanya jadi Perda pajangan, yang disimpan di rak,’’ kritik Sulton ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 12 April 2019 siang.

Menurutnya, kewajiban eksekutif melalui OPD terkait untuk melaksanakan Perda yang telah dibuat. Agar dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka harus disusun Pergub maupun SK Gubernur yang mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan suatu Perda.

‘’Jangan Perda dibiarkan. Mestinya, Perda ini diikuti dengan Pergub. Pemerintah daerah harus  segera melaksanakan Perda itu dengan menyusun Pergubnya,’’ katanya mengingatkan.

Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPRD NTB ini, kelemahan eksekutif selama ini abai dalam menyiapkan aturan Pergub dari suatu Perda. Setelah Perda ditetapkan menjadi produk hukum daerah, tidak ada tindaklanjutnya.

‘’Banyak sekali Perda ini yang belum ada Pergubnya. Ini Perda-Perda saja tanpa aturan pelaksanaan. Apakah perlu kita koreksi lagi,’’ katanya.

Menurut Sulthon, Perda-Perda insiatif yang dibuat Pemda merupakan kebutuhan. Namun, ketika sudah menjadi Perda malah tidak dilaksanakan. ‘’Itu menjadi pertanyaan kita. Kita sayangkan Perda menumpuk tapi tidak ada pelaksanaannya,’’ imbuhnya.

Sulthon mengatakan, Perda yang ada jangan disimpan di dalam rak. Tetapi harus dilaksanakan. Belum lama ini, Pemprov bersama DPRD telah menetapkan Perda tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini jangan sampai hanya menjadi pajangan. Tetapi OPD terkait harus segera menyusun Pergub yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda tersebut.

Apalagi, salah satu program prioritas Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah dalam lima tahun ke depan adalah mewujudkan NTB Bebas Sampah (Zero Waste) 2023.

‘’Kenapa ini tak disegerakan. OPD harus tanggap. Perda yang ditetapkan harus segera dilaksanakan,’’ tandasnya.

Sulthon menyebutkan dalam setahun, Pemprov bersama DPRD membuat sekitar 10-15 Perda. Penetapan Perda tersebut tidak sekaligus, tetapi bertahap. Ada yang tiga Perda ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian dibahas Raperda lainnya. Sehingga menurut Sulthon, ada waktu bagi OPD menyusun Pergubnya.

Sementara itu, Pemprov NTB telah menyurati OPD agar  segera menyusun draf Pergub dan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Sehingga Perda-Perda yang telah dibuat, dapat dieksekusi di lapangan.

‘’Kita sudah sampaikan kepada OPD-OPD yang belum menindaklanjuti Perdanya untuk segera membuat Pergub maupun SK Gubernurnya. Tadi juga waktu coffee morning,  itu juga telah disampaikan,’’ kata Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Setda NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M. Si dikonfirmasi Suara NTB.

Eva mengatakan, OPD terkait diminta menyegerakan membuat draf aturan turunan dari Perda-Perda yang sudah dibuat. Baik itu draf Pergub maupun SK Gubernur.

Dikatakan, penyusunan draf Pergub dan SK Gubernur tersebut bukan hanya untuk Perda-Perda yang baru ditetapkan. Tetapi juga Perda-Perda yang sudah lama ditetapkan tetapi belum memiliki aturan turunannya.

‘’Semua Perda, yang lama juga. Yang ada di kita, Perda yang  mulai 2016 sampai sekarang. Tapi semuanya harus dibuat aturan turunannya, harus ditindaklanjuti,’’ imbuhnya.

Ditanya apakah ada Perda-Perda yang menjadi prioritas agar segera dibuat aturan turunannya? Eva mengatakan semua Perda yang belum memiliki Pergub dan SK Gubernur menjadi prioritas.

Pasalnya, suatu Perda tidak mungkin akan dapat dilaksanakan jika tidak ada aturan lanjutannya. “Kepala OPD sudah disurati, juga disampaikan lisan, diingatkan juga di Rapim. Untuk segera menindaklanjuti menyusun Pergub maupun SK Gubernur. Harus segera. Karena berkali-kali disampaikan di DPRD,” katanya. (nas)