Polda NTB Pantau ‘’Serangan Fajar’’

Achmat Juri (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Praktik ‘’serangan fajar’’ turut masuk dalam kerawanan Pemilu 2019. Polda NTB bersama Bawaslu NTB membentuk tim untuk memantau. Pemberi maupun penerima berpotensi terjerat pidana. ‘’Serangan fajar’’ rentan terjadi pada masa tenang maupun di hari pemungutan suara.

Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri mengatakan, kepolisian mengatensi tindak pidana Pemilu melalui sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Selain itu ada juga tim yang diterjunkan untuk patroli.

‘’Ada tim yang sudah kerjasama sampai ke desa-desa. Dari Bawaslu, dari kita (Polri). Mulai besok bekerja untuk menutup peredaran politik uang,’’ ucapnya Jumat, 12 April 2019 kemarin.

Pemantauan praktik politik uang dilakukan dengan pola antisipasi. Beberapa yang sudah ditindak diberi sanksi sesuai dengan UU Pemilu. Bawaslu NTB mencatat tujuh kasus tindak pidana Pemilu dengan politik uang mendominasi kasusnya.

‘’Kita serahkan semua pada mekanisme hukum. Kalau itu terbukti dan alat bukti cukup pasti akan diproses. Ada aturan mainnya. Kita harus kembali ke mekanisme hukumnya,’’ ujar Juri.

Kapolda meminta masyarakat untuk sadar hukum dan turut serta menjaga marwah demokrasi. Tak terkecuali kepada kontestan peserta Pemilu baik calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan Capres/Cawapres maupun tim sukses dan simpatisannya.

‘’Melihat perkembangan ke depan, setidaknya ini kita antisipasi. Bagi masyarakat yang menemukan itu, laporkan saja melalui mekanisme yang ada,’’ pungkasnya. (why)