Rumah Warga Miskin di Lotim akan Ditempeli Stiker

Wabup Lotim,  H. Rumaksi Sjamsuddin (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) berencana menempelkan stiker di rumah warga-warga miskin yang ada di wilayah administratif penduduk Lotim. Saat ini Pemerintah Lotim sedang melakukan verifikasi data warga-warga miskin yang akan diberikan tanda berupa pemasangan stiker.

Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi Sjamsuddin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lotim mengatakan, pemasangan stiker di rumah rumah warga ini semata dimaksudkan agar segala bantuan yang disalurkan pemerintah ini lebih terarah.

Kondisi masyarakat Lotim saat ini yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) diketahui sudah banyak perubahan. Ada karena sudah meninggal, ada karena pindah alamat atau juga ada karena sudah tidak lagi bestatus miskin.

Dalam melakukan verifikasi, Pemkab Lotim tetap mengacu pada data yang tertuang oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diketahui sesuai rilis terakhir BPS, jumlah penduduk miskin di Lotim mencapai 16 persen. Ada juga data kemiskinan menurut versi Dinas Sosial (Disos). “Ini nanti kita akan coba padukan dengan turun melakukan verifikasi langsung,” ucapnya.

Verifikasi dilakukan untuk lebih mematangkan soal data, sehingga, pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terkait intervensi pengengtasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.

Masalah data, ujarnya, diakui masih menjadi problem. Mengenai pendataan harus dilahirkan dari kesadaran dari pemerintah di tingkat bawah, mulai dari RT, dusun, kepala desa dan kecamatan. Semua diajak membangun kesadaran dan perspektif yang bersama terkait data kemiskinan.

Guna memastikan validasi data kemiskinan, keberadaan operator yang ada di desa akan coba dimaksimalkan pemanfaatannya dan bupati sudah memutuskan agar operator yang ada di desa diberikan honor.

Verifikasi juga, sambungnya harus tetap melibatkan para aparatur pemerintah di tingkat desa. Data yang ada katanya harus disidangkan. Warga yang sudah sewajarnya keluar dari garis kemiskinan, bisa diganti sama warga lain yang baru masuk daftar miskin.

Tidak terkecuali, data yang masih menjadi pertanyaan soal jumlah penerima Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari APBN maupun APBD kabupaten dan provinsi. Di mana jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin se Kabupaten Lotim, jumlah penerima JKN KIS PBI ini sudah sangat melampaui. (rus)