Calo TKI Diduga Merajalela di NTB

Muhammad Shaleh (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kasus Tidak Pidana Penjualan Orang (TPPO) marak, diduga akibat calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  merajalela di NTB.  Mereka dengan mudah merekrut orang dengan modus dipekerjakan di luar negeri tanpa dokumen resmi. Pemerintah didesak membuat regulasi memangkas ruang gerak percaloan.

Para pegiat Buruh Migran Indonesia (BMI)  mencurigai, tidak hanya 200 warga NTB yang jadi korban TPPO ke Timur Tengah. Diperkirakan lebih, akibat  tumbuh suburnya praktik percaloan.

Untuk mendapati praktik itu,  Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  disarankannya turun cek ke lapangan. Selain percaloan, akan didapati juga lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten dan kota. Calo berani menggratiskan biaya pemberangkatan atau bahkan memberi uang saku Rp1 juta sampai Rp2 juta kepada calon korban. Karena setelah pemberangkatan, pelaku akan diganjar upah berlipat.

‘’Kalau mereka mau turun dan bekerja, pasti akan melihat proses percaloan merajalela di tingkat bawah, dan pemerintah di tingkat bahwa belum bekerja maksimal mencegah,’’ kata Direktur PBHBM (Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran),  Muhammad Shaleh kepada Suara NTB,  Kamis, 11 April 2019.

Lalu lalang TKI khususnya perempuan ke Timur Tengah jumlahnya sangat besar, tak peduli keluarnya kebijakan moratorium dari pemerintah.  Migrasi melalui jalur perekrutan tenaga kerja ke luar negeri ini menurutnya kuat hubungannya dengan praktik percaloan. Jaringan TPPO bermain di dalamnya, bertugas sebagai perekrut hingga pengirim ke jaringan di luar negeri.

Baca juga:  TKW Korban Kebakaran di Arab Saudi Tak Terima Asuransi

“Sehingga dugaan saya, trafficking dari Lombok bukan 200-san orang, tapi bisa lebih dari ini. Karena lalu lalang BMI secara undocumented terus terjadi,” ujarnya.

Muhammad Shaleh meyakini jumlah korban TPPO tidak akan berkurang sepanjang tidak ada ketegasan pemerintah melalui perangkat di bawah.

Hal yang harus dilakukan Pemprov NTB, khususnya Kepala Disnakertrans yang baru Dr. H. Agus Patria SH.,MH adalah mulai meninggalkan pola-pola lama meunggu laporan dari bawah, kemudian meneruskannya ke Gubernur.

Turun ke lapangan melihat dari dekat sengkarut masalah buruh migran dan kondisi keluarga mereka di tingkat desa. Di sana akan didapati praktik percaloan dan  buruh migran yang direkrut tanpa dilengkapi syarat serta dokumen lengkap.

Sebenarnya sudah ada kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya TImur Tengah. Tapi toh kebijakan ini seperti membuka ruang baru TPPO karena tidak diikuti upaya pengketatan dan proses hukum yang berimplikasi efek jera.

‘’Kita bisa dengan mudah menemukan buruh migran yang tanpa dokumen di bandara misalnya. Tak hanya berangkat, yang pulang dari luar negeri pun mudah kita temui,’’ ungkapnya.

Baca juga:  Jaringan Transnasional TPPO Suriah Belum Terungkap

Menurutnya, moratorium dan penghentian  kebijakan pemerintah jangan hanya di atas kertas. Tapi harus diturunkan pada tataran lebih teknis. Misalnya pemerintah daerah di Provinsi NTB atau kabupaten dan kota  wajib membuat rumusan detil ke bawah.

‘’Jika tidak, kebijakan moratorim dan penghentian sementara ini tak ada artinya,’’ tegasnya.

Hal lain, harus ada solusi jika ingin moratorium efektif. Jika buruh migran hanya dilarang untuk berangkat ke luar negeri, sementara pemerintah tak memberikan alternatif peluang pekerjaan, sama halnya dengan pemerintah sedang ‘’membunuh’’ perlahan lahan masyarakat.

‘’Pertanyaanya, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk ini? Tidak ada. Akibatnya, buruh migran dengan iming iming calo, sehingga tergiur untuk berangkat,’’ tandasnya.

Shaleh menyarankan, agar Pemprov NTB mengajak para pemerhati, para buruh migrant dan anggota keluarganya untuk duduk bersama. Mereka bisa dari kalangan akademisi seperti pusat kajian HAM di Universitas Mataram, Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk BMI, demi mencari jalan keluar sengkarutnya masalah TKI dan TPPO. (ars)