Jadi Kantong TKI, Di Malaysia Pun Ada Kampung Korleko

Melalui program Desa Migran Produktif, warga yang purna TKI yang juga banyak di Korleko ini diberikan pelatihan-pelatihan. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan salah satu desa yang merupakan kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Disebut demikian karena desa dengan jumlah penduduk 8.700 jiwa ini banyak mengirim TKI ke luar negeri. Khususnya ke negeri jiran Malaysia. Karena banyaknya warga Korleko yang bekerja di Malaysia, sehingga di negeri Mahathir Muhammad itupun sudah ada wilayah bernama Kampung Korleko.

Kepala Desa Korleko Wildan yang didampingi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Korleko, Krisma, menyebutkan saat ini ada sekitar 1.000-1.500 warga Korleko menjadi TKI di luar negeri. Terbanyak ke Malaysia karena warga Korleko ini terhitung sejan 1980-an sudahberbondong-bondong menjadi TKI.

Banyaknya warga Korleko menjadi TKI ini tidak lain dipicu oleh kondisi perekonomian masyarakat. Era tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, kondisi perekonomian masyarakat carut marut. Kondisi ekonomi inilah yang memaksa warga banyak mengadu nasib menjadi TKI ke Malaysia.

Saking lamanya, banyak warga yang sudah menetap di Malaysia. Saat ada warga baru yang datang ke Malaysia banyak ditampung di Kampung Korleko. ‘’Satu kampung itu juga menggunakan bahasa Korleko sebagai bahasa sehari-hari,’’ Ketua BPD Korleko menambahkan.

Tidak sedikit, warga Korleko yang tinggal di Malaysia saat kangen memboyong keluarganya untuk sekadar jalan-jalan ke negeri jiran tersebut. Sekadar untuk melepas kangen, keluarganya yang ada di Lombok ini diterbangkan ke Malaysia.

Tidak jarang juga, warga Malaysia yang sudah dianggap keluarga turut dibawa ke Lombok. Seringkali saat perayaan hari raya, warga Malaysia turut merayakannya bersama keluarga di Korleko. Malaysia bagi sebagian warga Korleko ini memang sudah dianggap rumah kedua. Begitupun sebaliknya. Acap kali, majikan datang menjemput pekerjanya di Korleko karena alasan tidak ingin berlama-lama.

Banyaknya TKI asal desa Korleko ini tidak ditampik mekanisme pemberangkatannya turut menjadi sorotan. Tidak dinafikan banyak yang berangkat secara ilegal pada tahun-tahun sebelumnya. Disyukuri Kades Korleko, tidak ada warganya yang sampai terkena kasus. Baik kasus pidana maupun sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Baca juga:  TKW Asal NTB Lolos dari Hukuman Mati

Akan tetapi, aktivitas keberangkatan TKI secara illegal ini menjadi atensi Kepala Desa bersama BPD untuk melakukan upaya pencegahan. Kades Korleko ini pun mengusulkan desanya menjadi salah satu desa Migran Produktif ke Kementerian Tenaga Kerja.

Alhasil, usulan menjadi Desa Migran Produktif ini dikabulkan Kemenaker. Ditunjuk di Lotim hanya dua desa sejak tahun 2017 lalu.  Yakni Korleki sendiri dan Lenek Lauq Kecamatan Lenek. Menyusul kabarnya ada yang baru tahun 2018 lalu tambahan beberapa desa, di wilayah Kecamatan Suralaga.

Sebutan sebagai desa kantong TKI ini menjadi alasan kuat Kemenaker memilih Korleko sebagai salah satu Desa Migran Produktif. Sebutan sebagai Desa Migran Produktif bertujuan untuk menekan kasus TKI ilegal.

Wildan mengklaim, selama dua tahun terakhir ini pemberangkatan TKI bisa ditekan. Menjadi Desa Migran Produktif juga katanya bertujuan agar para eks TKI ini tidak lagi pergi meninggalkan kampung halamannya. Melainkan sudah bisa berdikari di daerahnya sendiri.

Dalam upaya menekan TKI Ilegal, disebutkan ada dua orang tenaga khusus yang dibiayai oleh Kementerian. Dua orang tersebut bertugas untuk melakukan verifikasi langsung semua persyaratan menjadi TKI. Aturan di Korleko, semua warga yang ingin menjadi TKI harus melapor ke Kantor Desa.

Warga yang diizinkan berangkat setelah memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain, adanya surat izin tertulis dari keluarga terdekat, Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memberangkatkan harus jelas. Terdaftar perusahaannya dan masih aktif melakukan penempatan TKI. Data PPTKIS ini terdeteksi secara online. Ketika dalam data tidak ditemukan, maka bisa digugurkan keberangaktannya.

Baca juga:  TPPO TKI, Mafia Jual Beli Orang ke Suriah

Tujuan TKI ke luar negeri pun harus jelas. Tidak bisa sembarangan dilepas. ‘’Di mana akan dipekerjakan, perusahaan apa itu harus jelas,’’ katanya. Ketika tujuan saja tidak jelas, maka desa tidak mengizinkan warganya untuk pergi menjadi TKI. Informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri ini pun terpantau di desa. Sehingga warga bisa diinformasikan dengan pasti arah dan tujuan hendak dituju ke negeri orang.

Pascahadirnya program Desa Migran Produktif ini diyakinkan Kades Korleko bisa menekan praktik TPPO. Di mana saat ini, jangankan PPTIKS ilegal, tidak ada izin tertulis dari keluarga saja sudah tidak bisa diberangkatkan.

Pada kejadian-kejadian sebelumnya, tutur Wildan banyaknya TKI ilegal dari Korleko ini karena tidak sedikit menggunakan alamat desa lain. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan adalah KTP beralamat di luar Korleko. Saat ini, praktik-praktik pemberangkatan secara ilegal itu sudah bisa diminimalisir. Desa Migran Produktif ini menjadikan Desa Korleko bisa bebas dari pemberangkatan TKI secara non prosedural.

Hadirnya program Desa Migran Produktif ini juga membuat warga bisa tidak tertarik lagi menjadi TKI. Sudah banyak memilih untuk tetap tinggal di Korleko dan menjalankan usaha. Tidak sedikit warga eks TKI di Korleko ini menjadi orang sukses dalam bisnis.

Melalui program Desa Migran Produktif, warga yang purna TKI yang juga banyak di Korleko ini diberikan pelatihan-pelatihan. Antara lain pembuatan sapu dari sabut kelapa. Sabut kelapa sebutnya menjadi salah satu potensi bisnis yang bisa tembus ekspor hingga ke negeri Tirai Bambu Cina.

Para eks TKI ini juga dilatih pertukangan, perbengkelan dan kemampuan lainnya. Semua tak lain bertujuan agar eks TKI ini tidak kembali menjadi TKI. Melainkan bisa tetap tinggal bersama keluarga di rumah dan mengembangkan perekonomiannya sendiri. (rus)