‘’Blacklist’’ Kontraktor IC, Peringatan Kejaksaan Tak Diindahkan

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB melalui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sempat memberikan peringatan soal penunjukan pelaksana proyek Islamic Center  (IC).  Alasannya, kontraktor pelaksana PT. A terbelit kasus pada proyek lain. Namun peringatan tak diindahkan, akhirnya rekanan masuk daftar hitam (blacklist).

Proyek dengan nilai Rp1,650 miliar itu sempat dilakukan gelar perkara oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Arifudin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR).  Hadir dari pihak Kejaksaan Kasi TP4D Erwin Indrapraja,  SH., MH,  bersama Jaksa koordinator Ozzi, SH., MH serta sejumlah anggota tim.

“Setelah mendengar presentasi, kami ingatkan agar kontraktor PT. A (inisial) itu tidak dipakai, karena sedang bermasalah di proyek lain,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan SH., MH Kamis, 11 April 2019.

Baca juga:  Pemprov Siap Lakukan FS Pembangunan Jembatan Lombok-Sumbawa

Peringatan itu diharapkan dipatuhi agar tidak jadi masalah dikemudian hari. Mendengar ada masalah hingga berujung blacklist,  pihaknya tidak bisa bersikap lagi, karena tidak ada tindaklanjut untuk pendampingan.

Diulas Dedi Irawan, pelaksanaan pendampingan pada pekerjaan menara IC termasuk yang gagal tercapai, karena tidak berujung pada kesepakatan tertulis.

Seharusnya,  setelah ada ekspose awal, PPK menindaklanjuti dengan pengajuan  dokumen tambahan terkait lelang hingga pelaksanaan proyek.  Setelah itu, berlanjut pada penyusunan berita acara untuk tahapan pendampingan agar proyek sesuai dengan aturan.

“Tapi ini termasuk yang gagal. Tim mencabut kontrak pendampingan karena tidak ada komunikasi lanjutan. PPK juga tidak mengajukan dokumen sesuai permintaan tim,” kata Dedi.

Dari nilai kontrak pekerjaan Rp1,650 Miliar itu,  PPK juga mengajukan permintaan saran agar pelaksaan melalui Penunjukan Langsung (PL),  dengan nilai nominal ratusan juta per kontrak yang sudah dipecah pecah.

Baca juga:  Gubernur Tantang Pansus Buka Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan

Tim tidak merekomendasikan permintaan itu. Pelaksanaan tetap dengan satu rekanan dengan anggaran utuh sesuai pagu  awal. Sementara PL memang diizinkan aturan mengingat nomenklatur kegiatannya rehabilitasi pasca bencana.

Dari dua saran itu, seharusnya TP4D sudah menerima penyampaian tindaklanjut dalam ekspose berikutnya.  Hanya saja pihak PPK tidak muncul lagi, sehingga tim membuat berita acara pencabutan pendampingan. “Kami anggap mereka mencabut permintaan pendampingan sehingga tidak dilanjutkan,” pungkasnya.

Kontraktor yang melaksanakan proyek rehabilitasi IC akhirnya di-blacklist  Dinas PUPR Provinsi NTB. Pasalnya, sampai batas waktu 31 Desember 2018, kontraktor PT. A tak mampu menuntaskan pekerjaan, bahkan sampai perpanjangan 31 Maret 2019. Setelah kontrak diputus, masih ada sisa pekerjaan senilai Rp75 juta dari total kontrak Rp1,650 miliar. (ars)