Tuntut Kenaikan ADD, Puluhan Kades Geruduk Kantor Pemda Lobar

puluhan kades se Lobar saat menggelar hearing menuntut kenaikan ADD dan proses pencairan Siltap atau gaji dipermudah (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan Kepala Desa di Lombok Barat menggeruduk kantor pemda Lobar. Mereka menggelar hearing di Dewan menuntut kenaikan alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya saat ini dinilai belum sesuai aturan. Selain itu, mereka menuntut pencairan ADD yang mencakup dana operasional aparatur desa dan penghasilan tetap (siltap) atau gaji aparatur dipermudah.  Mereka ingin agar siltap ini dicairkan sekaligus sesuai tahapan pencairan termin I 60 persen. Hal ini mengantispasi kejadian seperti saat ini, aparatur desa di Lobar belum menerima gaji selama 4 bulan.

Pertemuan antara para kades diterima langsung oleh Wakil ketua DPRD H Sulhan Mukhlis, anggota dewan dan pihak eksekutif diwakili Asisten III Dr H Fathurrahim, Kepala Dinas PMD L Edy Sadikin, Kabid Kuangan Adnan dan pihak dari Bappeda. Dalam pertemuan ini, terjadi perdebatan sengit antara ekskutif dengan para kades. Kades Jeringo Sahril mengatakan, selama ini pentransferan ADD seharusnya 60 persen. Namun faktanya selama ini tidak dilakukan, karena dipisahkan antara program dengan siltap.  “Siltap ini harus ditranfer 60 persen, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang pencairan itu berbeda salurnya atau ditranfer per bulan, sehingga penyalurannya dilakukan berkali-kali dan ini taka da regulasi yang mengatur,,”tegas Sahril.

Menurut Sahril, penyaluran siltap ini harus sekaligus 60 persen untuk penggunaan satu semester (enam bulan). Sehingga kata dia, desa bisa mencairkan siltap perbulan. Sehingga tak perlu menunggu ada rekomendasi. Menurut dia, pemberlakuan rekomendasi ini juga tak memiliki payung hukum. Hal ini kata dia mengantisipasi adanya kemoloran dalam pembayaran gaji bagi apatatur. Sehingga hal ini pun menjadi persoalan di desa. Kalaupun Siltap ditransfer sekaligus kata dia, lalu mengendap di rekening desa, lalu ada bunga di bank maka itu menjadi keuntungan desa untuk tambahan pembangunan desa karena dana ini dikelola lagi. Dalam pertemuan ini jelas dia, disepakati bahwa penyaluran diilakukan sekaligus, dengan syarat desa memenuhi persyaratan yakni penyelesiaan APBDes.

Tuntutan lain para kades jelas Kades yang dikenal vocal ini, yakni menuntut kenaikan ADD. Dimana selama ini ADD masih menggunakan system minimal, tidak menggunakan angka maksimal atau menengah. Sehingga kata dia ada potensi kenaikan ADD sebesar Rp 1 miliar yang disepakati bersama baik oleh eksekutif dengan legislative. Sistem penanambahan ADD ini jelas dia, dari Rp 1 miliar, dibagiRp 500 juta untuk penambahan ADD masuk ke desa sedangkan Rp 500 juta lainnya masuk dalam bentuk program yang bisa dititip di OPD. Namun perencanaaannya di tingkat desa, pelaksananannya oleh OPD sesuai dengan amanat UU 25 tentang system perencanaan nasional.  “Sehingga majunya desa, maju juga pemda. Artinya desa membantu program pemda,”jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar H Sulhan Mukhlis mengatakan, pihak dewan berharap pemda jangan mempersulit desa. Ia mengarahkan Pemda mengalokasikan tambahan ADD dari belanja modal diluar belanja rutin dan wajib. Menurut dia masih ada ruang untuk bisa diarahkan ke desa yang nanti bisa masuk menjadi penambahan ADD dan program untuk mengakomodir usulan desa yang masuk di Musrenbang. “Kami minta ini dikaji pemda, nanti kita libatkan desa dalam pembahasan bersama TAPD untuk mengawal,”jelas dia. Usulan ini kata dia bisa dibahas pada APBDP atau APBD 2020 mendatang.   Sementara itu Asiste III H Fathurrahim mengatakan, bahwa kalau memang dari pihak dewan mengarahkan eksekutif membahas dan mengkaji usulan para kades ini, maka pihak ekskekutif dalam hal ini TAPD tentu akan menindaklanjuti. “Kami siap membahas dan mengkaji usulan ini,”jelas dia. (her)