TPTGR Telusuri Rekanan Penunggak Kerugian Daerah

Lalu Alwan Basri (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) mendalami 158 kasus tunggakan kerugian negara dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tercatat Rp530 juta lebih kerugian sejak 2008 hingga 2018 belum dikembalikan ke kas daerah. Empat perusahaan atau rekanan penunggak tengah ditelusuri.

Empat rekanan yang tidak disebutkan identitas perusahaan mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Dinas Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan Sekarbela. Sisa kerugian bervariasi mulai Rp3 juta hingga Rp10 juta.

“Tunggakannya kecil – kecil. Dan, ini sisa tunggakan lama,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi, Selasa, 9 April 2019.

Baca juga:  Triwulan Kedua, Serapan Anggaran Pemkot Masih Rendah

Inspektorat akan menelusuri keberadaan empat rekanan. Penelusuran diawali dengan mengidentifikasi perusahaan melalui asosiasi. Serta, mencari tahu tempat tinggal direktur perusahaan. Untuk mencari tahu keberadaan direktur perusahaan, Inspektorat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melacak alamat pemilik perusahaan tersebut.

Jika hasilnya nihil kata Alwan, majelis TPTGR memiliki mekanisme penghapusan. “Penghapusan ini harus ada berita acara dari lingkungan sampai kelurahan bahwa direktur atau perusahaan dicari sudah tidak ada,” tandasnya.

Keseluruhan tunggakan kerugian negara berjumlah Rp530.167.455 merupakan akumulasi temuan dari Bawasda (sekarang Inspektorat), BPKP dan BPK. Pengembalian baru diserahkan sekitar Rp55 juta lebih.

Temuan lain sudah ada kesanggupan dari OPD menyelesaikan dengan mekanisme mencicil. “Sebelum sidang TPTGR ini OPD yang memiliki tunggakan kita panggil,” akunya.

Baca juga:  Kontraktor Proyek Waduruka Belum Bayar Denda

Selain itu, majelis TPTGR juga akan memanggil pejabat yang telah purnatugas. Salah satu item temuan yang belum diselesaikan adalah pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan anak, kelebihan pembayaran perjalanan dinas serta konsekuensi jabatan saat menjadi kuasa pengguna anggaran maupun PPKo.

Inspektorat akan bersurat dan mengklarifikasi tunggakan tersebut. ASN purnatugas akan diminta kesanggupan mengembalikan kerugian keuangan daerah melalui mekanisme mencicil atau mekanisme lainnya. “OPD yang sudah lunas kita juga minta menyerahkan bukti pengembaliannya,” demikian kata Alwan. (cem)