Temuan TP4D, Lahan Bendungan Meninting Masih Bermasalah

Kajati NTB Arif bersama Bupati Lobar H Fauzan Khalid dan Kepala BWS Hendra Ahyadi saat mengecek lokasi pembangunan Bendungan Meninting senilai Rp1,3 triliun. (Suara NTB/ist_tp4d)

Mataram (Suara NTB) – Hasil pengecekan lapangan untuk pembangunan mega proyek Bendungan Meninting, Lombok Barat (Lobar) masih terdapat persoalan lahan. Warga meminta lahannya dibayar Rp10 juta per are, sementara limit harga belum ditentukan appraisal. Atas persoalan itu, Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar segera melakukan clear and clean.

TP4D yang dipimpin langsung Kajati NTB Arif, SH.,MM mendapat informasi langsung saat turun cek lapangan Selasa, 9 April 2019 kemarin. Masih ada penolakan dari warga untuk pembangunan bendungan terbesar di Lobar itu. Warga yang lahannya masuk kawasan pembangunan bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 itu  meminta dihargakan Rp10 juta per are.

‘’Aspirasi  masyarakat menginginkan harga yang layak yaitu Rp10 juta  per are. Namun untuk menentukan harga lahan kan tidak begitu saja. Harus ada penilaian dari tim appraisal. Dari appraisal itu, jadi dasar pembayaran,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH,MH.

Baca juga:  Kontraktor Lokal Jangan Pinjam Bendera Perusahaan Luar

Atas masalah itu, Kajati NTB berharap kepada  panitia pengadaan tanah agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.  Bagaimana pun juga harus ada upaya penyelesaian, sehingga lahan sudah clean and clear ketika dimulai pembangunan mega proyek tersebut.

Pembangunan bendungan tersebut di atas lahan 90 hektar di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lobar, dengan pengembangan irigasi seluas 145 hektar hingga ke Kecamatan Lingsar, Lobar.

Kajati melakukan cek lapangan bersama Kepala BWS Nusa Tenggara 1, Hendra Ahyadi, ST.,MT, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag serta pihak BPN.

Dalam catatan TP4D, proyek itu dikerjakan dengan skema multi years, bersumber dari APBN tahun 2018 – 2022. Tahap pertama nilai kontrak Rp 875.249.654.400, nomor kontrak HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/905/2018. Lelang dimenangkan PT. Hutama Karya (Persero) membuat Kesepakatan Operasional (KSO) dengan PT. Bahagia Bangun Nusa. Masa kerja 48 bulan, sejak 31 Desember 2018.

Baca juga:  Proyek Dermaga Waduruka Dihentikan

Sementara tahap kedua,  lelang dimenangkan PT. Nindiya Karya (Persero) KSO dengan PT. Sac Nusantara, dengan nilai kontrak Rp 481.334.289.700. Kontrak proyek nomor HK.02.03-AS/Kont/SNVT PB NT 1/906/2018, dengan masa kerja 48 bulan sejak 31 Desember 2018.

Dorongan Kajati, kata Dedi, agar penyelesaian masalah lahan dilakukan secepatnya, karena pekerjaan harus segera  dilaksanakan.

Pihaknya mendorong agar masyarakat pemilik tanah tidak mematok harga terlalu tinggi. Sebab bagaimana pun juga, pembangunan bendungan itu berkaitan dengan fasilitas umum dan kepentingan masyarakat setempat untuk pendukung sistem irigasi. (ars)