Jelang Pemilu 2019, Indikasi ‘’Money Politics’’ Cukup Menghawatirkan

Khuwailid (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut praktik money politics atau politik uang cukup mengkhawatirkan di NTB. Sehingga harus menjadi atensi menjelang Pemilu 2019. Terlebih, NTB akan melaksanakan Pilkada serentak tujuh kabupaten/kota pada 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, S. Ag, MH mengatakan,  pihaknya sudah turun ke 50 desa di NTB. Ternyata, masyarakat memahami Pemilu hanya soal memilih saja. Masyarakat tidak menyadari bahwa Pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan dirinya.

‘’Saya turun dari Bima sampai Ampenan, pemahamannya juga tidak jauh berbeda. Baik di tingkat kaum milenial, sama saja. Ternyata pemahaman Pemilu kita baru pada cara memilihnya. Belum sampai ke substansi,’’ kata Khuwailid saat rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 di Kantor Gubernur, Selasa, 9 April 2019.

Khuwailid mengatakan, masyarakat memahami money politics sebagai hal yang wajar. Padahal dalam UU Pemilu, money politics merupakan kejahatan. Sementara publik menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

‘’Sesuatu yang jahat dianggap wajar. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, menjadi penting atensi semua pihak,’’ katanya.

Atensi mengenai money politics ini bukan saja pada Pemilu 2019. Tetapi menurut Khuwailid, money politics juga perlu menjadi atensi ke depan. ‘’Ke depan ada Pilkada tujuh kabupaten/kota di NTB. Supaya  bisa lebih siap membuat Pilkada yang lebih berkualitas,’’ pintanya.

Terkait penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu (Tipilu), Khuwailid menyebutkan sudah ada tujuh putusan pidana. Dari tujuh kasus pelanggaran Pemilu tersebut, empat pelaku merupakan peserta Pemilu. Sehingga ada satu orang Caleg yang dicoret oleh KPU sebagai bentuk sanksi administrasi.

Sementara ada dua kasus pelanggaran Pemilu yang sedang berjalan di Kabupaten Sumbawa. Dua kasus Tipilu ini sudah masuk penyidikan. Selain itu, satu kasus di Bima dan satu kasus di Kota Mataram.

‘’Rata-rata soal money politics. Ini yang sedang berjalan proses penanganannya,’’ terangnya.

Khuwailid menambahkan, pada Pemilu 2019, Bawaslu punya pengawas sampai tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Para pengawas tingkat TPS ini sudah dilantik dan diberikan pembekalan.

Selain itu, Bawaslu juga sedang melatih saksi dari peserta Pemilu. Namun, dari kebutuhan saksi peserta Pemilu yang menyerahkan nama-nama saksi ke Bawaslu hanya 21 persen. ‘’Ketika kita laksanakan pelatihan, dari nama-nama yang diserahkan banyak yang tidak ada,’’ bebernya. (nas)