Kontraktor Proyek Rehabilitasi IC Masuk Daftar Hitam

Proses pengerjaan Islamic Center, beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kontraktor yang melaksanakan proyek rehabilitasi Islamic Center (IC) akhirnya di-blacklist oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Pasalnya, sampai batas perpanjangan waktu pengerjaan 31 Maret lalu, kontraktor tak mampu menuntaskan pekerjaannya.

‘’Kita putus kontraknya. Mulai tanggal 31 Maret,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 9 April 2019 siang.

Meskipun di lapangan kontraktor masih mengerjakan pekerjaannya. Azhar mengatakan pekerjaannya tak akan dihitung.

Mantan Staf Ahli Gubernur ini mengatakan, sebelum kontraktor di-blacklist. Pihaknya menurunkan tim evaluasi ke lapangan. Hasil evaluasi yang dilakukan tim menyimpulkan bahwa kontraktor di-blacklist.

Azhar menyebutkan, sisa pekerjaan proyek senilai Rp1,650 miliar itu sekitar Rp75 juta. Artinya progres  pekerjaannya sudah berada di atas 90 persen.

Sisa pekerjaan proyek rehabilitasi IC tersebut akan dilakukan tender ulang. Kebetulan, kata Azhar, dalam APBD Murni 2019, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk lanjutan rehabilitasi IC.

Baca juga:  Jika Terwujud, Jembatan Lombok-Sumbawa Diyakini akan Bawa Manfaat Ekonomi yang Besar

‘’Kebetulan tahun ini ada anggaran lanjutan kurang lebih Rp3 miliar. Itu kita cover itu juga nanti. Kita hitung volume ulangnya. Yang sisa belum terealisasi, sisanya sedikit, cuma Rp75 juta saja,’’ sebutnya.

Agar pekerjaan lanjutan rehabilitasi IC tidak molor lagi, Azhar mengatakan lelang akan disegerakan. Sehingga, diharapkan pada Mei atau Juni mendatang sudah mulai pelaksanaan fisik.

‘’Sehingga ndak lewat sampai Desember pengerjaannya. Diperlukan percepatan sekarang,’’ pungkasnya.

Pantauan Suara NTB, pengerjaan proyek rehabilitasi IC  terus jalan. Beberapa orang pekerja masih mengerjakan perbaikan bagian menara yang rusak. Proyek ini sebenarnya sudah harus tuntas pada 31 Desember 2018.

Namun, Dinas PUPR NTB memberikan tambahan waktu selama 90 hari kepada kontraktor untuk menuntaskan pekerjaannya. Perpanjangan waktu pengerjaan selama 90 hari kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Baca juga:  Gubernur Tantang Pansus Buka Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan

Proyek rehabilitasi IC dialokasikan anggaran sebesar  Rp1,65 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Sementara untuk perbaikan gedung pemerintahan atau kantor OPD yang rusak akibat gempa dianggarkan dana sebesar Rp9,7 miliar. Kontraktor yang mengerjakan proyek pascabencana ini dilakukan Penunjukan Langsung (PL) sesuai ketentuan yang ada.

Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB mengharapkan pengerjaan proyek rehabilitasi IC dapat menjadi pelajaran. Bahwa pengerjaan proyek pemerintah harus benar-benar dikawal dan dapat tuntas tepat waktu.

Direktur Fitra NTB, Ramli mengatakan apabila kontraktor tidak dapat menuntaskan pekerjaannya sesuai batas kontrak. Maka Pemda harus bersikap tegas.

Bentuk ketegasan Pemda dengan mem-blacklist rekanan yang nakal. Ia mengatakan, proyek yang tidak selesai tepat waktu sangat berpotensi terjadi masalah. ‘’Jangan sampai menjadi preseden buruk, jika itu tak di-blacklist,’’ katanya. (nas)