Kasus Pusuk Sembalun 2015, Mantan Kadispar Lotim Mulai Diadili

Terdakwa korupsi penataan kawasan Pusuk Sembalun Lombok Timur Khairil Anwar Mahdi membaca salinan dakwaan dalam sidang perdana, Senin, 8 April 2019. Mantan Kadispar Lotim ini didakwa korupsi Rp248,8 juta. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, H. Khairil Anwar Mahdi menjalani sidang perdana perkara korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Senin, 8 April 2019. Mahdi selaku KPA dan PPK dalam proyek tersebut didakwa korupsi bersekongkol dengan rekanan, Samsul Ahyar sehingga merugikan negara Rp248,8 juta.

Jaksa penuntut umum Guntur Adi Nugraha menguraikan dakwaannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra. Jaksa mengajukan terdakwa ke muka persidangan dengan dakwaan pasal  2 Ayat (1) dan atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga:  Penyidikan Dugaan Korupsi Bantuan Benih Kedelai ’’Jalan di Tempat’’

Proyek penataan Pusuk Sembalun telah dikondisikan dengan modus penunjukan saksi Maturiadi Asyari untuk membuat perencanaan paket pekerjaan sekira Desember 2014. Belakangan Maturiadi memakai bendera CV Refi Nurhuda Consultan untuk memasukkan rancangan proyek tersebut.

Kemudian proyek dengan dana yang bersumber dari dana Tugas Perbantuan Kemenpar RI ini dilelang dengan pagu Rp1,68 miliar. Sempat gagal tender, proyek akhirnya dimenangkan CV Pengames Raya kepunyaan M Supriyadi.

Perusahaan tersebut dipinjam terdakwa lainnya, Samsul Ahyar dengan surat kuasa notaris. Kontrak pekerjaan proyek senilai Rp1,64 miliar. Proyek diawasi konsultan pengawas CV Delta Perdana. Kongkalikong mulai mengerucut setelah progres pekerjaan baru sampai 64,24 persen tetapi kemudian dibuat sedemikian rupa progresnya sudah 84 persen. Karenanya proyek dilanjutkan dengan rekanan yang sama.

Baca juga:  Proyek Dermaga Waduruka Dihentikan

Sampai batas waktu 22 Desember 2015, proyek hanya bisa diselesaikan 80 persen saja. “Tetapi terdakwa Mahdi melakukan pembayaran 100 persen. Meskipun kemudian, Samsul mengembalikan kelebihan pembayaran Rp261,5 juta,” kata jaksa. Namun ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Unram menyatakan realisasi proyek hanya 67,28 persen. Ahli auditor BPKP Perwakilan NTB kemudian menghitung kerugian negaranya mencapai Rp248,8 juta. (why)